RSS Feed
Twitter
 |
| Suku di Papua |
Hal ini disampaikan oleh Koordinator LSM HAMIndonesian Solidarity di Sydney, Eko Waluyo, kepada VIVAnews, Jumat, 8 Juli 2011. Dia mengatakan bahwa Indonesia telah bertindak sewenang-wenang dalam menangkap mereka yang menyampaikan aspirasi politiknya di Papua maupun Ambon.
"Mereka hanya menyampaikan ekspresi politik tanpa melakukan kekerasan sama sekali," ujar Waluyo.
Kunjungan Rudd sebagai perwakilan pemerintah Australia kali ini dapat menjadi momen yang tepat untuk mendorong demokratisasi di Indonesia bagian timur. Bukannya tanpa alasan, Waluyo mengatakan Australia memiliki dasar untuk mendesak pemerintah Indonesia membebaskan para tahanan politik.
"Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian Lombok Treaty yang mengatur demokratisasi di Indonesia," ujar Waluyo.
Pemerintah Australia terkenal rajin mengkritisi beberapa pelanggaran HAM di berbagai negara. Baru-baru ini, Menlu Kevin Rudd menyerukan digelar dialog antara pemerintah Myanmar dan bekas tahanan politik Aung San Suu Kyi. Pada kunjungannya ke Indonesia, Rudd diharapkan dapat melakukan hal yang sama.
"Australia harus mendesak Indonesia menggelar dialog antara pemimpin Papua Barat dan pemerintah. Rudd juga harus mendesak pembebasan para tahanan politik," ujarnya.
Indonesia adalah negara penerima sumbangan terbesar dari Australia. Hal ini, ujar Waluyo, dapat digunakan Australia untuk mendorong Indonesia menghentikan pelanggaran HAM dan penahanan mereka yang diduga separatis.
Desakan atas Indonesia, lanjutnya, juga merupakan kewajiban moral yang diemban oleh Australia akibat menggunakan pajak rakyatnya untuk membantu negara ini.
"Ini akan membuktikan komitmen pemerintah Australia, untuk apa saja uang para pembayar pajak itu digunakan di Indonesia," kata Waluyo lagi.
Editor by Fatryani Auly
0 komentar:
Posting Komentar