Rusia: serangan terhadap Iran akan timbulkan malapetaka

Moskow (Fokus/ANTARA News/AFP) - Rusia, Rabu memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran merupakan satu "malapetaka" dengan konsekuensi sangat hebat yang berisiko meningkatkan ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah.

"Jika peluang-peluang malapetaka ini terjadi, anda harus menanyakan pada mereka yang secara tetap menyebut itu sebagai satu opsi yang ada di meja," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ketika ditanya peluang-peluang aksi militer.

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak sebelumnya di Jerusalem Rabu bahwa negaranya tidak dekat untuk memutuskan menyerang Iran dan memperkirakan satu opsi militer tetap "jauh sekali".

Lavrov memperingatkan akan konsekuensi-konsekuensi sangat besar dari serangan yang ia peringatkan akan memicu krisis pengungsi regional dan menimbulkan ketegangan antar-masyarakat di kawasan itu.

"Saya tidak meragukan pada kenyataan bahwa itu hanya akan meningkatkan konflik Syiah-Sunni yang masih membara. Dan saya tidak tahu di mana reaksi berantai itu akan berahir.

Ia menambahkan bahwa sanksi-sanksi hukuman yang bertujuan untuk memperoleh Iran lebih transparansi telah melelahkan "mereka sendiri dan hanya merusak peluang-peluang perdamaian.

Sanksi-sanksi sepihak tambahan terhadap Iran berpengaruh pada usaha untuk meyakinkan komitmen pemerintah itu pada larangan penyebaran nuklir," kata Lavrov kepada wartawan dalam satu taklimat tahunan menjelaskan pandangan kebijakan luar negeri Rusia.

Komentarnya itu diucapkan ketika para diplomat Uni Eropa mendekati embargo penuh minyak pada Juli yang membuat negara negara-negara seperti Italia yang sangat tergantung pada pasokan minyak Iran dapat menyesuaikan diri.

Lavrov mengatakan Rusia yakin Iran siap bekerja sama lebih dekat dengan para pemeriksa dari badan tenaga atom internasional (IAEA) dan siap bagi "perudingan-perundingan serius" dengan Barat.

Ia juga mengisyaratkan bahwa Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan tindakan-tindakan mereka dengan tujuan khusus menghambat perundingan-perundingan putaran baru.

"Iran sekarang menunggu satu delegasi IAEA agar mereka dapat membicarakan masalah-masalah yang serius. Jadi sanksi-sanksi yang kini diberlakukan Uni Eropa dapat menyulitkan perbaikan suasana atau membuat perundingan-perundingan produktif," kata Lavrov.

"Semua kemungkinan sanksi yang dapat mempengaruhi sikap Iran dalam bidang nuklir atau kerja samanya dengan IAEA melelahkan," kata Lavrov.

Embargo Eropa atas minyak Iran, tindakan bunuh diri ekonomi

Teheran (Fokus/ANTARA News/Xinhua-OANA) - Gubernur OPEC dari Iran Mohammad-Ali Khatibi, Selasa (17/1), mengatakan embargo yang mungkin dilakukan Uni Eropa atas minyak Iran adalah bunuh diri ekonomi bagi Eropa, demikian laporan media satelit lokal Press TV.

"Melaksanakan skenario melarang ekspor minyak Iran ke negara anggota Uni Eropa tak diragukan menjadi bunuh diri ekonomi bagi semua negara di wilayah itu," kata Khatibi sebagaimana dikutip.

"Negara Eropa dan AS mesti menghindari petualangan di pasar minyak dunia," katanya.

Negara Uni Eropa seperti Yunani, Italia dan Spanyol, masing-masing, mengimpor sebanyak 25 persen, 14 persen dan 10 minyak mereka dari Iran.

Pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast mengatakan negara Eropa tak siap untuk menjatuhkan sanksi atas minyak Iran. Mereka bahkan telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan sanksi cuma selama tiga bulan atau menunda upaya tersebut selama satu tahun lagi, katanya.

Juru bicara Iran itu mengatakan masyarakat di negara Eropa berharap para pejabat mereka akan mensahkan kebijakan yang terpisah dari Amerika Serikat dan mendukung kepentingan nasional mereka sendiri, demikian laporan tersebut.

Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi terhadap sektor minyak Iran dimaksudkan untuk melancarkan perang urang syaraf terhadap Republik Islam itu, kata Mehmanparast sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau ANTARA News, di Jakarta, Rabu pagi.

Setelah satu laporkan dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengenai program nuklir Iran pada November 2011, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap Teheran dan masih berusaha memberlakukan embargo atas ekspor minyak mentah Iran.

Negara Barat menduga program nuklir Iran mungkin memiliki dimensi militer, tapi Teheran membantah pernyataan tersebut dan berkeras program nuklirnya bertujuan damai.

Serangan udara Israel tewaskan dua orang di Gaza

Kota Gaza (Fokus/ANTARA News) - Serangan udara Israel di Jalur Gaza utara menewaskan dua warga Palestina dan mencederai satu orang, Rabu, kata seorang juru bicara dinas pelayanan darurat yang dikelola Hamas.

"Kami menemukan satu syuhada dan dua orang yang cedera setelah serangan udara yang dilakukan pesawat pasukan pendudukan di Beit Hanun," kata Adham Abu Selmiya kepada AFP, dengan menyebut korban tewas sebagai Mohammed Abu Awda (23).

Salah satu korban cedera yang berada dalam kondisi kritis tewas kemudian akibat luka-lukanya, dan Selmiya mengidentifikasinya sebagai Khaled al-Zaanin (17).

Serangan Israel itu menghantam sebuah lapangan yang digunakan oleh gerilyawan Hamas di sebelah timur Beit Hanun, kata sumber-sumber keamanan Palestina. Belum ada konfirmasi dari Hamas bahwa korban anggota sayap bersenjata mereka.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan, sasaran serangan itu adalah "sebuah skwadron teroris yang berusaha memasang peledak di dekat pagar keamanan", dalam insiden kedua semacam itu tahun ini.

Ia meyatakan, pesawat Israel dan korps kendaraan lapis baja menembaki skwadron itu dan bom yang akan mereka pasang meledak.

Pada 2011, ada "sekitar 30 insiden semacam itu", tambah juru bicara itu.

Serangan udara Rabu itu merupakan yang pertama pada 2012.

Bulan lalu, delapan orang tewas dalam serangkaian serangan udara Israel, enam diantaranya gerilyawan.

Kekerasan berlangsung di dan sekitar Gaza pada November namun tidak memburuk ke tingkatan seperti yang terjadi pada 29-30 Oktober yang menewaskan 12 gerilyawan Palestina dan seorang warga Israel.

Kelompok-kelompok pejuang Palestina menyatakan, mereka melaksanakan gencatan senjata yang ditengahi Mesir namun akan membalas jika diserang Israel.

Daerah sekitar perbatasan Gaza relatif tenang selama beberapa pekan setelah gelombang kekerasan pasca serangan gerilya 18 Agustus di Israel selatan yang menewaskan delapan orang Israel.

Para pejabat Israel mengatakan, pelaku serangan itu berasal dari Jalur Gaza dan menyeberang ke wilayahnya dekat kota pesisir Laut Merah Eilat melalui Semenanjung Sinai Mesir.

Lima personel keamanan Mesir dan tujuh orang bersenjata juga tewas dalam kekerasan pada hari itu.

Suasana memanas antara Hamas dan Israel sejak serangan lintas-batas itu. Sejumlah orang Palestina tewas dalam gempuran-gempuran udara Israel ke Gaza setelah itu.

Bulan Juli terjadi kenaikan dalam serangan roket dan proyektil lain yang ditembakkan dari Gaza ke Israel, mengakhiri bulan-bulan tenang setelah meletusnya kekerasan pada April ketika sebuah rudal anti-tank menghantam bis sekolah Israel, yang menewaskan seorang remaja.

Israel membalas serangan itu dengan gempuran udara yang menewaskan sedikitnya 19 orang Palestina dalam kekerasan mematikan sejak ofensif 22 hari di Gaza pada Desember 2008 hingga Januari 2009.

Israel meluncurkan perang 22 hari itu dengan dalih untuk menghentikan serangan-serangan roket dan mortir.

Jumlah serangan dari wilayah kantung Palestina itu mengalami penurunan dramatis sejak perang itu, meski sepanjang tahun 2010 hampir 200 roket ditembakkan ke Israel, kata militer.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa empat tahun lalu.

Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza dua tahun lalu dengan dalih untuk menghentikan penembakan roket yang hampir setiap hari ke wilayah negara Yahudi tersebut.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga-belas warga Israel, sepuluh dari mereka prajurit, tewas selama perang itu.

Proses perdamaian Timur Tengah macet sejak konflik itu, dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas masih tetap diblokade oleh Israel.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

Roket hantam kedubes Turki di Irak

Baghdad (Fokus/ANTARA News) - Sebuah roket menghantam pagar Kedutaan Besar Turki di Baghdad, Rabu, namun tidak ada yang terluka dalam serangan itu, kata beberapa sumber keamanan Irak dan Turki.

Sedikitnya dua roket ditembakkan dari sebuah kendaraan ke kedutaan itu, yang terletak di Baghdad utara di luar kompleks Zona Hijau yang dijaga sangat ketat, kata seorang pejabat keamanan senior Irak, lapor Reuters.

Senin, Baghdad memanggil duta besar Turki untuk menyampaikan keluhan bahwa komentar-komentar para pejabat Turki sama dengan campur tangan dalam permasalahan dalam negeri Irak.

"Ada dua roket Katyusha. Roket pertama menghantam dinding pengaman kedutaan itu, dan yang kedua menghantam lantai dua sebuah bank berdekatan," kata pejabat keamanan itu.

Satu sumber Turki mengatakan, sedikitnya tiga roket ditembakkan ke arah kedutaan itu, namun hanya satu roket yang menghantam dinding luar dan tidak ada korban.

Penembakan roket ke kedutaan Turki itu terjadi di tengah meningkatnya kekerasan di Irak yang menewaskan puluhan orang tahun ini, beberapa pekan setelah pasukan AS menyelesaikan penarikan dari Irak, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Serangan-serangan itu juga berlangsung ketika perselisihan antara pemerintah yang dipimpin orang Syiah dan para pemimpin Sunni menyulut ketegangan sektarian.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.

Para ulama Sunni memperingatkan bahwa Maliki sedang mendorong perpecahan sektarian, dan pemrotes memadati jalan-jalan di Samarra, Ramadi, Baiji dan Qaim, banyak dari mereka membawa spanduk mendukung Hashemi dan mengecam pemerintah.

Para pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada Senin (19/12) setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan teroris.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jendral Adel Daham mengatakan pada jumpa pers, pengakuan para tersangka yang diidentifikasi sebagai pengawal Hashemi mengaitkan wakil presiden tersebut dengan pembunuhan-pembunuhan dan serangan.

Surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh lima hakim, kata Daham.

Sedikitnya 13 pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan terakhir, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan.

Presiden wilayah otonomi Kurdi Irak Massud Barzani sebelumnya menyerukan perundingan darurat untuk mencegah runtuhnya pemerintah persatuan nasional, dengan memperingatkan bahwa "keadaan sedang mengarah ke krisis yang dalam".

Sirleaf dilantik sebagai presiden Liberia

Monrovia (Fokus/ANTARA News) - Peraih hadiah Nobel Perdamaian dari Liberia Ellen Johnson Sirleaf, pada Senin dilantik dalam satu upacara mewah berbiaya 1,2 juta dolar AS dan menyerukan rekonsiliasi setelah ia terpilih kembali dalam pemilihan yang disengketakan.

Nenek berusia 73 tahun dilantik ketua Mahkamah Agung Johnnie Lewis dan dihadiri Menlu AS Hillary Clinton sementara ribuan orang menyaksikan dari lapangan gedung Capitol.

"Kita memperoleh tempat kita yang sah sebagai satu suara demokrasi, satu negara harapan dan yang menawarkan kesempatan," kata Sirleaf yang memangku masa jabatan keduanya sejak berakhirnya perang 14 tahun.

"Perpecahan yang menghasilkan puluhan tahun perang saudara masih mendalam karena itu memerlukan waktu lama bagi rekosiliasi."

Sirleaf mengatakan negara memerlukan satu proses nasional untuk menyembuhkan perpecahan nasional dengan tidak mengutamakan suku, daerah, agama atau etnik tetapi dengan persamaan kesempatan dan masa depan lebih baik bagi semua warga Liberia."

Ini berarti "menciptakan pekerjaan, kesempatan dan memberikan rakyat muda kita keterampilan yag mereka butuhkan untuk bisa hidup makmur dan menciptakan kehidupan yang mereka pilih."

Seorang pejabat senior AS memuji sejarah keterlibatan wanita yang sangat penting dalam mengakhiri satu konflik".

Setelah pemilihan yang kacau dan rusuh sebagian besar diikuti para pemuda yang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, Sirleaf mengatakan pemeritah harus memberikan satu pendidikan yang bermanfaat agar orang-orang muda "dapat memperoleh pekerjaan dan menerima upah harian yang layak".

Sebelum acara itu Sirleaf berembuk dengan Hillary, yang mengunjungi negara itu dalam rangka lawatan empat negara Afrika, dan membicarakan dampak korupsi.

"Korupsi adalah salah satu dari hambata-hambatan bagi tercapainya kesejahteraan yang lebih besar d Liberia ini," kata Hillary setelah membuka kedubes baru AS di Monrovia seusai pelantikan Sirleaf.

"Tentu itu adalah sesuatu yang kita tangani di seluruh dunia, jadi kita memerlukan gagasan-gagasan yang baik.

"Kami ingin Liberia membantu usaha membrantas kanker korupsi, yang hanya menghancurkan energi rakyat dan merusak prakarsa mereka.

"Kami akan melakukan apapun yang kami dapat untuk meyakinkan mereka dapat mencapai tujuan demokrasi, kesejahteraan, perdamaian dan keamanan."

Hillary memuji kemajuan negara Afrika barat itu delapan tahun setelahcberakhirnya konflik 14 tahun yang menewaskan 250.000 orang.

"Demokrasi tidak hanya tumbuh di Liberia tetapi juga mengakar," katanya.

Kendatipun pemerintah mengatakan 30 kepala negara akan menghadiri upacara itu tetapi hanya sedikit yang datang-- di antara mereka adalah Alpha Conde dari Guinea, Abdoulaye Wade dari Senegal dan Ernest Koroma dari Sierra Leon.

Pesaing kuat Sirleaf, kandidat utama oposisi Winston Tubman juga hadir,setelah menerima hasil pemilihan itu yang dimenangkan Sirleaf sehari menjelang pelantikan setelah perundingan selama beberapa minggu karena dia memprotes kemenangannya, demikian AFP melaporkan.

Costa Concordia tidak hanya sekali berlayar dekat lokasi karam

Jakarta (Fokus/ANTARA News) - Informasi dari pelacakan satelit yang diumumkan Daftar Jurnal Intelejen Lloyd (Daftar Lloyd) menunjukkan  bahwa Costa Concordia pernah berlayar dekat ke pulau itu pada bulan Agustus 2011 lalu.

Demikian dikutip dari BBC, dan dipantau oleh ANTARA News, di Jakarta, Kamis.

Daftar Lloyd mengatakan bahwa kapal melewati jarak 230 m dari pulau pada tanggal 14 Agustus 2011 untuk menandai La Notte - malam festival bintang - di pulau San Lorenzo.

Daftar Lloyd menggambarkan kesempatan itu sebagai "nyaris" dan mengatakan rute kapal berada kurang dari 200 meter dari titik tabrakan pada pelayaran Jumat naas itu.


Kesalahan Navigasi

Kapten kapal Costa Concordia, Fransesco Schettino yang karam pada hari Jumat lalu, mengakibatkan 11 orang tewas, mengakui membuat kesalahan navigasi.

Demikian dikatakan media lokal Italia, dikutip dari BBC yang dipantau ANTARA News, di Jakarta, Kamis.

Kapten Schettino mengakui tim investigasi bahwa dirinya "terlambat untuk membuat perintah berbalik" ketika kapal mewah itu berlayar terlalu dekat dengan sebuah pulau.

Costa Concordia karam dengan membawa sekitar 4.200 orang. Lebih dari 20 orang masih menghilang namun usaha pencarian korban telah dihentikan.

Menurut bocoran transkrip sebagaimana dikutip media Italia, Kapten Schettino menyatakan, rute dari Costa Concordia pada hari pertama pelayaran di kawasan Mediterania telah diputuskan saat meninggalkan pelabuhan Civitavecchia, dekat Roma, Jumat.

Kapten Schettino dilaporkan mengatakan kepada hakim investigasi di kota Grosseto bahwa ia telah memutuskan untuk berlayar dekat Giglio untuk menghormati mantan seorang kapten yang memiliki rumah di pulau Tuscan.

"Saya navigasi dengan pandangan karena saya tahu kedalaman wilayah itu dengan baik dan saya telah melakukan manuver ini tiga atau empat kali," katanya, dalam bocoran laporan.

"Tapi kali ini saya terlambat memerintahkan untuk mengubah arah dan saya berakhir di air yang terlalu dangkal. Saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi," katanya lagi.

KBRI Roma janji selesaikan permasalahan dokumen WNI

Jakarta (Fokus/ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia, berjanji akan menangani permasalahan dokumen 170 orang Indonesia yang menjadi awak kapal pesiar Costa Concordia yang karang di lepas pantai Tuscan, Italia, Jumat (13/1).

"KBRI akan menangani permasalahan dokumen itu. Semalam perwakilan dari KBRI sudah menemui awak kapal di Hotel Hilton, Roma, dan membicarakan mengenai sejumlah dokumen yang ada," kata koodinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Roma, Musurifun Lajawa, kepada ANTARA melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa.

Dia juga mengatakan KBRI akan bertemu dengan awak kapal itu guna membicarakan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan dokumen ketenagakerjaan lainnya.

"KBRI beserta awak kapal dan perusahaan juga akan membicarakan mengenai kepulangan mereka," ujarnya.

Musrifun menegaskan bahwa pihak perusahaan yang membawahi ABK tersebut memberi komitmen akan membantu memulangkan para ABK ke Indonesia, selain memberikan hak gaji para ABK sebelum dipulangkan ke tanah air.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia menyatakan170 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal Costa Concordia dalam kondisi selamat.

"Mereka sudah dipindahkan dari hotel-hotel yang ada di Grosseto ke Roma, tepatnya hotel Hillton yang berdekatan dengan bandara internasional Ciampino," tambah lelaki yang akrab disapa Mus ini.

Pemilihan hotel tersebut, lanjut dia, untuk memudahkan kepulangan WNI. Rencananya, WNI tersebut akan segera dipulangkan ke Tanah Air pada hari ini, jika urusan dengan pihak perusahaan sudah selesai.

KBRI Roma juga memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian layak pakai kepada orang Indonesia itu.

Kapal Pesiar Costa Concordia, Jumat malam (13/1), menabrak karang hingga mengakibatkan lambung kapal robek sepanjang 70 meter. Kapal tersebut setengah tenggelam di perairan dangkal di dekat Pulau Giglio, sebuah tempat wisata yang berada 25 kilometer di lepas pantai Italia barat.

Saat kecelakaan terjadi, kapal yang memiliki panjang 290 meter itu sedang mengangkut lebih dari 4.200 penumpang dari 60 negara dan wilayah.

Bom asap, Gedung Putih ditutup!

Washington (Fokus/ANTARA News/Reuters) - Gedung Putih - tempat Presiden Barack Obama berkantor - terpaksa ditutup pada Selasa malam waktu setempat karena pihak berwajib sedang menyelidiki sebuah bom asap yang dilemparkan melewati pagar Gedung Putih, demikian dikatakan oleh jurubicara agen rahasia Amerika.

Benda yang diduga kuat bom asap itu dilemparkan lewat pagar dari kerumunan sekitar 1.000-1.500 massa demonstrasi "Occupy DC" yang saat itu sedang berunjuk rasa di depan Gedung Putih, kata George Ogilvie sang jurubicara.

Lebih lanjut George mengatakan bahwa pihak-pihak terkait saat ini sedang "melakukan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini".

Ia juga mengatakan bahwa mayoritas demonstran sekarang sudah meninggalkan lokasi dan tidak ada yang ditangkap oleh polisi.

Sementara itu Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle sedang pergi ke luar untuk makan malam sehingga tidak berada di dalam Gedung Putih saat bom asap itu dilemparkan melampaui pagar.

Namun demikian presiden dan ibu negara kembali ke Gedung Putih saat petugas melakukan investigasi.

Turki kutuk kecaman Calon Presiden AS Rick Perry

Washington (Fokus/ANTARA News) - Turki, Selasa (17/1), mengutuk sebagai tak mendasar dan tidak benar komentar oleh calon presiden AS dari partai Republik Rick Perry bahwa negara itu diperintah oleh "teroris Muslim" dan mempertanyakan apakah negara itu mesti tetap berada di dalam NATO.

Perry, Gubernur Texas, juga mengatakan selama debat di partai Republik di South Carolina pada Senin bahwa Amerika Serikat mesti menghapuskan semua bantuannya kepada sekutu lamanya.

"Tentu saja, ketika anda menghadapi negara yang diperintah oleh apa yang dianggap banyak orang sebagai `teroris Muslim`, ketika anda mulai melihat jenis kegiatan yang bertentangan terhadap warganya sendiri, lalu ya --bukan hanya apakah sudah tiba waktunya bagi kami untuk mengadakan percakapan mengenai apakah atau tidak mereka berada di NATO. Tapi sudah tiba waktunya bagi Amerika Serikat, ketika kami melihat bantuan luar negeri mereka, untuk membuatnya jadi nol," kata Perry di dalam debat tersebut.

Pelaksana kampanye Perry, Selasa, mengatakan calon tersebut menanggapi pertanyaan Fox News mengenai masalah seperti kerusuhan terhadap perempuan sipil. Seorang juru bicara mengatakan ada keperluan untuk "mengirim pesan" kepada pemerintah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan.

Ketika pada Selasa ditanya apakah ia salah berbicara selama debat itu, Perry mengatakan kepada CNN bahwa ia tak menghadapi masalah dengan apa yang ia katakan Senin malam dan mengecam Turki sebagai negara yang "mengizinkan pembunuhan demi kehormatan".

"Dai sudut pandang saya, Turki belum memperoleh kepercayaan kami ketika mereka melakukan itu terhadap warganegaranya sendiri," kata Perry sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu.

"Saya kira Turki harus memutuskan apakah mereka ingin menjadi negara yang memproyeksikan nilai Barat itu mengenai Amerika," Perry menambahkan.

Sementara itu Turki menyatakan negara tersebut telah bergabung dengan NATO ketika Perry baru berusia dua tahun, dan menyampaikan sejarah panjangnya memerangi terorisme, termasuk ikut menjadi tuan rumah Forum Kontra-terorisme Global bersama Amerika Serikat.

"Kami dengan keras mengutuk tuduhan tanpa dasar dan tidak tetap yang disampaikan kemarin malam mengenai negara kami selama debat yang diselenggarakan di South Carolina oleh Gubernur Texas Rick Perry ...," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Selcuk Unal di Ankara.

Ia menyatakan Perry berada di belakang dalam persaingan untuk menjadi calon partai Republik melawan Presiden Barack Obama untuk terpilih kembali dan menyatakan, "Ini mencerminkan pendapat umum pemilih AS."

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner mengatakan pemerintah Obama pada dasarnya tak sependapat dengan pernyataan bahwa Turki "diperintah oleh teroris Muslim".

EU dikabarkan mulai cabut hukuman Myanmar pada Februari

Brussels (Fokus/ANTARA News) - Uni Eropa (EU) mempertimbangkan mulai mencabut hukuman terhadap Myanmar pada Februari untuk mendorong perubahan di sana sesudah berdasawarsa pemerintahan tentara, kata diplomat EU pada Rabu.

Bantuan juga dipertimbangkan, selain kunjungan "segera" oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, kata juru bicaranya Michael Mann kepada kantor berita Prancis AFP.

"Dalam perkembangan di negara itu, kami melakukan tinjauan umum atas kebijakan kami," tambahnya.

Tanggapan kelompok 27 negara itu terhadap serangkaian gerakan damai pemerintahan baru tersebut akan diputuskan pada pembicaraan di antara menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels pada Senin.

Para menteri itu diperkirakan mengumumkan kesediaan "mempertimbangkan langkah awal" pada Februari untuk mulai mencabut hukuman, yang jika tidak, akan dibahas pada tinjauan tahunan pada tengah April, kata diplomat Eropa Bersatu.

"Beberapa negara ingin memberikan tanda dorongan sebelum pemilihan umum pada April, yang akan melihat upaya bersejarah penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi masuk parlemen," kata sumber itu, yang berbicara dengan syarat tak dikenali.

Pada Rabu, Filipina menyeru antarbangsa mencabut hukuman terhadap Myanmar dan Italia berjanji membantu negara Asia tenggara itu melestarikan warisan budayanya.

Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe juga mengunjungi Myanmar dan menjadi menteri luar negeri pertama Prancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu, yang merdeka dari Inggris pada 1948, dan menteri pertama Prancis mengunjunginya sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.

Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Ngegeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari.

Inggris adalah pemberi bantuan terbesar ke Myanmar, kata Departemen Luar Negeri.

Negara lama terkucil itu kini menyambut tidak hanya pendukung keterlibatan, tapi juga pengecam, yang diperlukan untuk setiap pencabutan hukuman.

Dalam langkah dipuji Barat, Myanmar pada Jumat membebaskan sekitar 300 tahanan politik, termasuk beberapa tokoh pembangkang, sehari setelah menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama suku kecil bersenjata.

Pembebasan tahanan pada Jumat adalah yang terpenting dilakukan pemerintah baru, yang berisi mantan jenderal, termasuk Thein Sein.

Ampunan seperti itu sejak lama dituntut Barat dan dipuji masyarakat antarbangsa. Prancis menyebutnya "langkah penting" dan Amerika Serikat menyatakan akan mengembalikan hubungan diplomatik tingkat tertinggi.

Tidak jelas jumlah tahanan politik di negara itu, namun beberapa pegiat memperkirakan sekitar 1.000 orang.

Setelah hampir lima dasawarsa berkuasa langsung, tentara diganti pada Maret 2011 oleh pemerintah warga, walau masih dikuasai mantan jenderal.

Pemerintah itu mengejutkan pengamat dengan serangkaian gerakan perubahan, termasuk pembicaraan dengan Suu Kyi. Pada Jumat, Myanmar membebaskan sekitar 300 tahanan politik, termasuk beberapa tokoh pembangkang.

Ampunan seperti itu sejak lama dituntut Barat dan dipuji masyarakat dunia. Prancis menyebutnya langkah penting dan Amerika Serikat menyatakan ingin mengembalikan hubungan diplomatik tingkat tertinggi.

Pemerintah juga mengadakan pembicaraan dengan kelompok suku pemberontak dan pada Kamis menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama bersenjata Karen.

Pakistan tolak utusan AS

Islamabad (Fokus/ANTARA News/Reuters) - Pakistan menolak permintaan utusan khusus Amerika Serikat Marc Grossman mengunjungi negara itu, kata pejabat tinggi pada Rabu, menyoroti peningkatan ketegangan di antara sekutu bermasalah tersebut.

Ia tidak merinci alasan penolakan itu.

"Duta Besar Grossman minta mengunjungi Pakistan, tapi kami sampaikan kepadanya bahwa itu tidak mungkin pada saat ini," kata pejabat tinggi pemerintah, yang menolak disebutkan namanya, kepada kantor berita Inggris Reuters.

Hubungan Islamabad dengan Washington berada di titik terendah pada tahun ini akibat serangan udara lintas perbatasan udara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang menewaskan 24 tentara Pakistan pada 26 November.

Peningkatan ketegangan itu mengancam kemunduran usaha perdamaian di Afghanistan, tetangganya, tempat Amerika Serikat secara bertahap menarik pasukannya setelah satu dasawarsa perang.

Kerjasama Pakistan dianggap penting, karena sejarah panjang hubungannya dengan kelompok pejuang, untuk membujuk Taliban bergabung dalam perundingan.

Grossman, Wakil Khusus Amerika Serikat untuk Afganistan dan Pakistan, mengunjungi Afganistan dan Qatar pada pekan ini, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada pekan lalu.

Pakistan pada awal Desember menyatakan meninjau kerjasama dengan Amerika Serikat dan NATO. Tinjauan itu kini di parlemen tanpa tenggat pemberian saran kepada pemerintah.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Mark Toner pada Selasa menyatakan Pakistan seharusnya memutuskan peninjauan itu sebelum kunjungan Grossman mendatang.

Hubungan Washington dengan Islamabad rusak parah pada Januari 2011 akibat pembunuhan dua warga Pakistan oleh kontraktor badan sandi Amerika Serikat CIA.

Amerika Serikat kian membuat marah dan mempermalukan tentara kuat Pakistan pada Mei dengan serangan sepihak pasukan khusus, yang menewaskan pemimpin Alqaida Osama bin Laden.

Pakistan menyatakan serangan itu, yang tidak diberitahukan, adalah pelanggaran terhadap kedaulatannya.

Hubungan kepemimpinan warga dengan tentara Pakistan juga pada titik terburuk sejak kup 1999 menyusul laporan tentang memo bermasalah, yang diduga dari Presiden Asif Ali Zardari, yang minta bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani jenderal kuat Pakistan.

Pakistan menolak temuan dari penyelidikan bersama Amerika Serikat-NATO, yang menyimpulkan bahwa kesalahan pada kedua pihak mengakibatkan kematian prajurit tersebut.

"Panitia parlemen sedang mengaji tingkat hubungan dengan Amerika Serikat dan jenis hubungan, yang harus kami miliki dengan Washington pada masa depan," kata pejabat tinggi pemerintah, yang menangani perkembangan.

"Satu hal, yang dapat saya katakan, adalah bahwa hubungan itu pada masa depan akan terbuka dan ada hal baru keterlibatan dengan Amerika Serikat dalam kontra-terorisme," katanya.

Menurut laporan di "New York Times", pejabat Amerika Serikat percaya bahwa persekutuan kontra-terorisme hanya bisa bertahan dalam bentuk terbatas, yang menyulitkan kemampuan melancarkan serangan terhadap pegaris keras bermarkas di Pakistan dan mengirim perbekalan ke Afghanistan.

Pengulas Pakistan dan pensiunan jenderal Talat Masood menyatakan pihak berwenang menyimpulkan bahwa hubungan lebih terbatas adalah cara terbaik ke depan.

Rakyat Pakistan menganggap gerakan melawan pejuang itu adalah perang Amerika Serikat dan harus segera diakhiri.

Mereka menyatakan penderitaan menjadi lebih pahit, karena 24 tentara korban serangan NATO tewas dalam perang Amerika Serikat, yang mereka percaya tidak harus dilakukan Pakistan.

Suu Kyi daftar pemilihan sela Myanmar

Yangon (Fokus/ANTARA News/AFP) - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, Rabu, mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan sela guna memperebutkan kursi parlemen pada 1 April, dalam tanda terbaru perubahan di negara yang didominasi militer itu.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tersebut, yang dibebaskan dari tahanan rumah pada akhir tahun 2010, menyerahkan formulir pendaftaran ke komisi pemilu untuk mewakili konstituensi di dekat kota utama Yangon, menurut juru foto AFP.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang berumur 66 tahun, telah mendapat persetujuan untuk kembali ke arena politik resmi, menghadapi latar belakang tunas reformasi di bawah pemerintah negara nominal sipil.

NLD dicopot dari status hukumnya sebagai partai politik pada tahun 2010, setelah Suu Kyi memilih untuk memboikot pemilihan umum nasional, yang kontroversial dan diadakan pada November tahun itu, dan mengatakan aturan itu tidak adil.

Pemungutan suara 2010, saat sekutu militer mengklaim suatu kemenangan yang luar biasa, itu dirusak oleh keluhan-keluhan kecurangan dan dikritik oleh negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi-sanksi kepada rezim.

Seperempat kursi parlemen diambil oleh perwira-perwira militer yang tidak memilih, sedangkan para pejabat sementara Uni Solidaritas dan Pembangunan Partai (USDP), yang dikemas dengan mantan orang militer, mengendalikansekitar 80 persen dari sisanya.

Suu Kyi dibebaskan beberapa hari setelah pemilu 2010, sesudah menghabiskan selama dua dekade terakhir dalam tahanan.

Sejak berkuasa Maret, pemerintah yang didukung militer baru didominasi oleh mantan jenderal telah membuat serangkaian langkah reformis jelas sebagai upaya untuk menjangkau lawan politik dan Barat.

Ini termasuk pembebasan ratusan tahanan politik, mengadakan dialog dengan oposisi, menangguhkan pembangunan bendungan mega-populer dan mengejar kesepakatan damai dengan pemberontak bersenjata etnis minoritas.

NLD memenangkan pemilu pada tahun 1990 dengan kemenangan besar, sementara Suu Kyi tetap dalam tahanan rumah, namun para jenderal yang berkuasa tidak pernah mengizinkan partai pemenang itu untuk mengambil alih kekuasaan.

Sebanyak 48 kursi diperebutkan dalam pemilihan April - tidak cukup untuk mengancam mayoritas yang dikuasai oleh partai yang berkuasa.

Pemilu itu untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh mereka yang terpilih dalam pemilu 2010, yang kemudian menjadi menteri dan wakil menteri dalam pemerintahan.

Wartawan Pakistan bekerja untuk VoA tewas ditembak

Peshawar, Pakistan (Fokus/ANTARA News) - Pria bersenjata pada Selasa menembak mati seorang wartawan Pakistan yang bekerja untuk radio Voice of America siaran berbahasa Pashto pada saat dia sholat di satu masjid di barat laut negara itu, kata polisi.

Mukarram Aatif Khan, koresponden berumur 43 tahun juga bekerja pada radio Deewa itu diserang di satu masjid dekat rumahnya di kota Shabqadar, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, 30 kilometer (18 mil) utara Peshawar.

Faksi Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu dalam pembicaraan telepon kepada AFP dan mengancam wartawan lain dengan nasib yang sama.

"Kedua penyerang datang dengan sepeda motor, menembakkan peluru kepada Aatif di masjid, dan kemudian melarikan diri. Dia menderita luka tembak di kepala," kata petugas polisi setempat Zahir Shah kepada AFP.

Seorang pejabat kepolisian membenarkan insiden tersebut.

"Aatif dihantam di kepala dan dilarikan ke rumah sakit di Peshawar. Imam di masjid itu juga terluka," kata kepala polisi Kabupaten Khan Marwat Nisar.

Rahim Jan, seorang dokter senior di Rumah Sakit Lady Reading di Peshawar, mengatakan Aatif telah meninggal karena luka-lukanya.

Juru bicara Taliban, Ehsanullah Ihsan, mengatakan milisi membunuh Aatif karena ia "bekerja untuk militer Pakistan dan Amerika Serikat".

"Kami berkali-kali memperingatkan dia tidak bekerja untuk mereka, tetapi ia tidak menerima permintaan kami," kata juru bicara itu kepada AFP melalui telepon dari satu lokasi yang dirahasiakan.

Dia memperingatkan: "Juga banyak wartawan sekarang dijadikan target."

Di markas Voice of America, Washington, radio itu mengutuk pembunuhan tersebut dan mendesak pihak berwenang setempat "untuk berbuat lebih banyak dalam melindungi wartawan".

Aatif telah bekerja untuk Radio Deewa sejak 2006, kata VOA dalam satu pernyataan.

"Aatif mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk memberikan menyajikan kepada pendengar dengan berita-berita yang adil dan seimbang dari daerah kritis, dan kita meratapi kehilangan sahabat kami itu," kata Direktur VOA David Ensor.

"Pembunuhan ditargetkan pada Aatif adalah pengingat tragis atas bahaya yang dihadapi wartawan kami pada setiap hari," tambah Walter Isaacson, ketua Dewan Gubernur Penyiaran Amerika Serikat, lembaga independen yang bertanggung jawab untuk penyiaran non-militer pemerintah AS.

Aatif juga dilaporkan aktif untuk di stasiun-stasiun TV lokal di Wilayah Suku yang dikuasai federal, satu wilayah di mana Taliban dan Al Qaida aktif, kata VOA.

Menurut pengamat pers Reporter Tanpa Batas, Pakistan adalah negara paling mematikan bagi media dalam tahun 2011 dengan setidaknya delapan wartawan tewas sehubungan dengan pekerjaan mereka.

Korea dipaksa kurangi beli minyak Iran

Seoul (Fokus/ANTARA News) - Pejabat tinggi Amerika Serikat pada hari Selasa mendesak Korea Selatan dan negara-negara lain mengurangi pembelian minyak dari Iran. AS ingin menerapkan sanksi terhadap Teheran menyangkut program nuklirnya.

Robert Einhorn, penasehat khusus bagi non-proliferasi dan senjata Departemen Luar Negeri AS, mengeluarkan pernyataannya itu ketika berunding dengan Wakil Menlu Korsel Kim Jae-Shin.

"Kami mendesak semua mitra kami umtuk membantu kami, bekerja sama dengan kami dalam mendesak pemerintah Iran untuk berunding dengan serius," kata Einhorn,yang tiba di Korsel, Senin untuk lawatan tiga hari.

"Kami mendesak mereka mengurangi pembelian minyak mentah dari Iran dan tidak melakukan perjanjian keuangan dengan bank sentral Iran."

Einhorn berjanji akan membantu kebutuhan ekonomi sekutu-sekutu kuatnya.

Korsel yang negara industri itu, yang mengimpor seluruh minyak mentahnya, adalah sekutu dekat AS dan menampung 28.500 tentara AS di negara itu.

Tetapi dalam 11 bulan tahun lalu, Korsel mengimpor 9.6 persen seluruh minyak mentahnya dari Iran.

Kemiskinan Rusia terpecahkan tahun 2020

Moskow (Fokus/ANTARA News/RIA Novosti) - Rusia harus memecahkan masalah kemiskinan pada 2020, demikian kata Perdana Menteri Vladimir Putin dalam satu artikel di situs pemilihannya.

Rusia akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada 4 Maret 2012.

Putin secara luas diperkirakan akan mengamankan masa tugasnya yang ketiga di Kremlin, meski para analis mengatakan popularitasnya menurun dan ini bisa dilihat dia dipaksa ke dalam pemilihan dua putaran.

"Sepuluh hingga sebelas persen dari warga negara kita masih di bawah garis kemiskinan karena berbagai alasan. Kita harus memecahkan masalah ini pada akhir dekade ini, karena kemiskinan tidak bisa diterima untuk negara maju," kata Putin.

"Untuk itu, kita harus menggunakan baik sumber daya negara maupun upaya masyarakat, mereka harus ditarik dan menjadi bagian aktif," kata Putin dalam artikel itu.

Perdana Menteri mengatakan bahwa sistem bantuan sosial harus ditingkatkan di Rusia, dan menambahkan bahwa orang-orang penyandang cacat harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya.

"Masyarakat akan berhasil bila warganya tidak meragukan tentang keadilan itu sendiri," tulisnya.

Kapten kapal "Costa Concordia" diancam 15 tahun penjara

Jakarta (Fokus/Antara News/Xinhua-OANA) - Kapten kapal pesiar Costa Concordia, yang menabrak karang dan lambungnya robek 70 meter, ditangkap dan menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Demikian dikatakan media lokal seperti dikutip oleh Xinhua, yang terus dipantau oleh Antara News, di Jakarta, Senin.

Penyelidikan besar dibuka mengenai peristiwa tragis tersebut, yang terjadi tak lama setelah kapal itu meninggalkan pelabuhan Civitavecchia di dekat Roma untuk memulai pelayaran selama tujuh hari ke Laut Tengah.

Kapal milik perusahaan Italia, Costa Cruises, tersebut --perusahaan pelayaran terbesar di Eropa-- serta kotak hitam yang mencatat komunikasi dengan penjaga pantai telah berada di tangan pihak berwenang setempat.

Kapten kapal Costa Concordia, Francesco Schettino,  membantah bahwa ia melakukan kesalahan dan menyatakan "karang yang ditabrak kapal tersebut tak ditandai di peta pelayaran", tapi pemerintah setempat menyatakan ia sangat bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal itu, sebab kapalnya hanya berjarak 150 meter dari Pulau Giglio.

Terlebih lagi, kapten tersebut dilaporkan mengeluarkan tanda bahaya satu jam setelah tabrakan, dan meninggalkan kapal sebelum pengungsian selesai enam jam kemudian. Ia juga menolak untuk kembali ke kapal dan mengawasi operasi penyelamatan sebagaimana didesak penjaga pantai.

Rick Perry bela Marinir yang kencingi mayat anggota Taliban

Washington (Fokus/ANTARA News/Reuters) - Gubernur Texas Rick Perry, yang berusaha tetap menghidupkan upayanya sebagai calon presiden AS, Ahad (15/1), menuduh pemerintah Presiden Barack Obama bereaksi secara berlebihan terhadap video rekaman yang memperlihatkan empat Marinir sedang mengencingi mayat beberapa petempur Taliban di Afghanistan.

"Anak-anak ini membuat kesalahan. Itu tak perlu diragukan. Mereka mestinya tak melakukan itu. Itu buruk," kata Perry dalam program CNN "State of the Union".

"Namun untuk menyebutkan aksi kejahatan, saya kira, itu berlebihan," kata Perry --yang menghadapi penampilan menentukan dalam primary president bagi partai Republik di South Carolina.

Korps Marinir AS menunjuk seorang perwira penyidik pekan lalu guna memutuskan apakah, jika ada, dakwaan yang akan diajukan terhadap keempat Marinir yang terlibat di video rekaman yang beredar luas tersebut.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan anggota lain pemerintah Obama telah mencela tindakan keempat Marinir itu.

"Mencemarkan, menistakan, mengejek, mengambil gambar atau membuat film untuk penggunaan pribadi terhadap pemberontak yang tewas merupakan pelanggaran besar (hukum konflik bersenjata)," tulis Letnan Jenderal Curtis Scaparrotti, yang memimpin operasi harian di Afghanistan, pekan lalu.

Perry, mantan pilot Angkatan Udara, mengatakan keempat Marinir tersebut mesti dihukum secara layak, demikian laporan Reuters --yang dipantau ANTARA News di Jakarta, Senin pagi. "Tapi memburu mereka sebagai pelaku aksi kejahatan, saya kira adalah pesan yang buruk," katanya.

Saat menyatakan konflik bersenjata dapat mengubah prilaku seseorang, Perry menyatakan "ada gambar" mengenai Jenderal Angkatan Darat George Patton, yang legendaris, sedang mengencingi Sungai Rhine di Jerman mendekati akhir Perang Dunia II.

"Meskipun bukan berbentuk gambar," tambah Perry, perdana menteri Inggris Winston Churchil "melakukan perbuatan yang sama di jalur Siegfried" --satu tembok besar pertahanan Jerman.

14 negara hadiri pertemuan dewan pangan halal

Jakarta (Fokus/ANTARA News) - Sebanyak 24 pimpinan lembaga sertifikasi halal internasional dari 14 negara menghadiri pertemuan tahunan dewan pangan halal dunia atau World Halal Food Council (WHFC) di Jakarta pada 16-18 Januari.

"Dari pertemuan ini diharapkan tercapai kesepakatan tentang penyamaan standar kehalalan suatu produk, sehingga ke depan standar halal bersifat global," kata Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang juga Presiden WHFC, Lukmanul Hakim, di Jakarta, Senin.

Pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono itu dihadiri delegasi antara lain dari Amerika Serikat, Belgia, Swiss, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Polandia, Turki, Brazil, Australia, New Zealand, Taiwan, Malaysia, Filipina, hingga Singapura.

Pada kesempatan pertemuan dengan Wapres itu Lukman menyerahkan buku Persyaratan Sertifikasi Halal yang disusun MUI kepada Wapres untuk kemudian diluncurkan secara resmi dan menjadi pegangan bagi pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.

"Harapan kami buku ini bisa menjadi rujukan internasional dan diadopsi sebagai standar global. Keyakinan ini karena buku ini mengacu pada konsep kehati-hatian, sekaligus menghindari perselisihan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemungkinannya diterapkan dalam industri," katanya.

Sebelum pembukaan pertemuan tahunan WHCF para delegasi berkunjung ke kantor MUI dan menyaksikan peresmian Kantor Pusat WHCF yang berlokasi di gedung MUI Jakarta.

Semetara itu, Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam mengatakan, sudah sekitar 200 ribu produk yang disertifikasi halal oleh MUI, dimana dalam lima tahun terakhir produk yang disertifikasi meningkat pesat yakni sekitar 27 ribu produk. Namun masih lebih dari dua juta produk di Indonesia yang belum disertifikasi halal.

Selain menggelar pertemuan tahunan WHCF, LPPOM MUI juga menyelenggarakan workshop internasional tentang halal dengan menghadirkan pembicara.

Menteri Pertanian. Dr Suswono, Wakil Menteri Perdagangan. Dr Bayu Krisnamurthi, Ketua MUI Amidhan, serta perwakilan lembaga-lemaga sertifikasi halal luar negeri.

WHFC dibentuk pada tahun 1999 di Indonesia, dan memilih Prof. dr. Hj. Aisjah Girindra sebagai Presiden. Seiring perkembangan waktu, WHFC berubah nama menjadi World Halal Council (WHC).

Pada 23 Juni 2011 para anggota WHFC berkumpul dan sepakat untuk mereaktifasi WHFC dengan memilih Ir. Lukmanul Hakim, M.Si sebagai Presiden dan menetapkan Jakarta sebagai kantor pusatnya.

Menteri luar negeri Prancis temui petinggi Myanmar

Nyapyidaw (Fokus/ANTARA News) - Menteri luar negeri Prancis mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Myanmar pada Senin dalam kunjungannya untuk melihat perubahan negeri itu saat Barat menimbang kemungkinan pelonggaran hukuman.

Pemerintah Myanmar, yang mengambil alih kekuasaan pada tahun lalu, mengejutkan bahkan pengecamnya dengan serangkaian gerakan perubahan, termasuk berunding dengan pemimpin lawan Aung San Suu Kyi, yang dibebaskan dari tahanan rumah pada akhir 2010, lapor AFP.

"Sebagai bagian dari masyarakat antarbangsa, kami mengamati dengan penuh perhatian tanda baik, yang diberikan Presiden Thein Sein," kata Menteri Luar Negeri Prancis Menteri Alain Juppe pada Minggu setelah pembicaraan dengan Suu Kyi.

"Kami -Prancis dan Eropa Bersatu- akan menanggapi secara baik dan nyata gerakan berarti itu," katanya.

Ia tidak merinci, tapi masalah utama adalah kemungkinan pengurangan hukuman, yang dikenakan kepada negara itu oleh Amerika Serikat dan Eropa Bersatu sejak akhir 1990-an.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Thein Sein di ibukota Naypyidaw, menteri Prancis itu diperkirakan menekan pemerintah untuk memastikan pemilihan anggota parlemen pada 1 April "bebas dan adil", setelah pemilihan umum pada November 2010 diwarnai keluhan penipuan.

Juppe adalah diplomat tertinggi Prancis mengunjungi negara juga dikenal sebagai Birma itu, yang dikecam Barat untuk catatan hak asasi manusianya dan diperintah langsung oleh tentara hampir lima dasawarsa hingga tahun lalu.

Ia juga dijadwalkan bertemu dengan rekannya, Maung Lwin Wunna, dan pejabat tinggi lain selama sehari pembicaraan tertutup.

Kunjungannya bertepatan dengan perjalanan Mitch McConnell, anggota penting partai Republik di Senat Amerika Serikat dan kekuatan di balik hukuman terhadap Myanmar, mencari bukti.

Negara lama terkucil itu kini menyambut tidak hanya pendukung keterlibatan, tapi juga pengecam, yang diperlukan untuk setiap pencabutan hukuman.

Dalam langkah dipuji Barat, Myanmar pada Jumat membebaskan sekitar 300 tahanan politik, termasuk beberapa tokoh pembangkang, sehari setelah menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama suku kecil bersenjata.

"Kami harap perkembangan baru itu akan memperkuat demokratisasi dan rujuk bangsa," kata Suu Kyi setelah pembicaraan dengan Juppe.

Pembebasan tahanan pada Jumat adalah yang terpenting dilakukan pemerintah baru, yang berisi mantan jenderal, termasuk Thein Sein.

Ampunan seperti itu sejak lama dituntut Barat dan dipuji masyarakat antarbangsa. Prancis menyebutnya "langkah penting" dan Amerika Serikat menyatakan akan mengembalikan hubungan diplomatik tingkat tertinggi.

Tidak jelas jumlah tahanan politik di negara itu, namun beberapa pegiat memperkirakan sekitar 1.000 orang.

Juppe adalah menteri luar negeri pertama Perancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu, yang merdeka dari Inggris pada 1948, dan menteri pertama Prancis mengunjunginya sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.

Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Ngegeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari.

Hillary pada Sabtu menyatakan Washington bertekad bersama Myanmar melakukan perubahan, dengan menambahkan bahwa perubahan baru akan mendapatkan imbalan dari negaranya.

Ia berbicara kepada Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin dan San Suu Kyi pada Sabtu, sehari sesudah Amerika Serikat mengatakan akan memulihkan hubungan diplomatik dengan negara itu.

Deklarasi HAM ASEAN diperkirakan selesai November

Jakarta (Fokus/ANTARA News) - Wakil Indonesia dalam Komisi HAM antarpemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Rafendi Djamin, memperkirakan Deklarasi HAM ASEAN akan selesai pada November 2012.

"Kemungkinan besar akan selesai pada November mendatang. Sekarang masih pada tahap pembuatan kerangka acuan dan akan disidangkan pada Februari," kata Rafendi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan Deklarasi HAM ASEAN ini tidak sesuai dengan target semula, yang penyelesaiannya pada 2011. Namun, atas permintaan menteri-menteri ASEAN kemudian diperpanjang hingga Januari 2012.

"Pembuatan deklarasi ini diperpanjang karena khawatir akan memakan waktu lama. Pada Juni lalu dibentuk kelompok pembuat kerangka acuan yang terdiri dari 10 wakil anggota ASEAN," jelas dia.

Mantan penggiat HAM ini juga mengatakan pembuatan kerangka acuan itu telah berjalan sebagaimana mestinya. Pada awal Januari 2012, kelompok ini berhasil membuat kerangka acuan awal.

"Kerangka acuan ini yang akan kita sidangkan dalam delapan kali pertemuan. Kami mengharapkan kerangka acuan pertama akan tercapai pada pertemuan tingkat menteri ASEAN, Juli nanti," tambah dia.

Deklarasi yang ada nantinya, kata dia, harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada yakni memberi nilai tambah.

"Jangan sampai, deklarasi yang semakin merosot dibanding standar HAM internasional. Kami akan berupaya agar prinsip-prinsip yang ada bisa terjaga," tukas dia.

AICHR terdiri dari 10 komisioner yang masing-masing mewakili ke 10 negara anggota ASEAN. Beberapa isu yang dikedepankan dalam penyusunan Deklarasi HAM ASEAN ini diantaranya adalah buruh migran, kekerasan terhadap perempuan, partisipasi politik perempuan, diskriminasi pelaksanaan hukum dan kebijakan, dan hak atas ekonomi.

Rusia tolak campur tangan asing di Iran

Moskow (Fokus/ANTARA News/AFP) - Rusia mengingatkan negara-negara Barat bahwa sanksi baru terhadap Iran terkait program nuklir negara itu akan dilihat masyarakat dunia sebagai tawaran untuk mengubah rezim republik Islam.

Moskow mengatakan, Rusia sangat tidak setuju dengan pendekatan Barat pada sekutu regional mereka yang lain, Suriah, dan akan menggunakan posisinya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mencegah campur tangan militer asing dalam krisis di kedua negara itu.

"Sanksi tambahan untuk Iran, tak diragukan lagi, akan ditangkap oleh komunitas nasional sebagai usaha untuk mengubah rezim di Iran," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Gennady Gatilov, seperti dikutip Intefax.

Komentar Gannady Gatilov tersebut keluar saat pemerintah negara-negara Eropa hendak melakukan persetujuan atas embargo minyak Iran yang akan memberi waktu perusahaan-perusahaan enam bulan guna menghapuskan kontrak dengan Teheran, setahap demi setahap.

Rusia telah mendukung empat kali putaran sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap mitra dagang terdekatnya itu, dan minggu ini menyatakan "menyesal dan khawatir" atas keputusan Teheran untuk memulai pengayaan uranium di pabrik nuklir yang baru.

Namun, Rusia telah mendesak menahan diri dalam peningkatan saat ini dan masih mengusahakan sebuah rencana perdamaian sebagai hadiah untuk iran atas kerja samanya dengan negara asing secara bertahap guna meredakan sanksi yang ada.

Gatilov berpendapat bahwa melumpuhkan hukuman hanya akan mengobarkan konflik dan mengisyaratkan kesediaan Moskow untuk memveto setiap upaya seperti itu di masa yang akan datangdi Dewan Keamanan.

"Adopsi oleh negara-negara Barat mengenai langkah-langkah sepihak yang di luar kerangka keputusan Dewan Keamanan PBB memiliki dampak negatif pada rakyat Iran dan ekonominya," kata diplomat Rusia itu.

"Batas tindakan ini merongrong upaya-upaya masyarakat internasional memecahkan masalah nuklir Iran," katanya.

Krisis kembar telah menyoroti masalah yang telah dihadapi Barat dari Moskow, meskipun "ungkapan penyesalan" dalam hubungan diumumkan hampir tiga tahun yang lalu oleh Washington.

Krisis Suriah telah melihat Rusia yang menuduh Barat mengatur standar ganda dengan menutup mata atas kekerasan yang dilakukan oleh lawan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Gatilov pada Jumat sekali lagi secara tegas menolak perubahan resolusi DK PBB pada tindakan keras 10-bulan yang digencarkan oleh negara-negara Barat.

"Sayangnya, pendekatan Barat berbeda secara radikal dari cara kita," kata Gatilov.

Ia menimpali, "Menilai dari isi perubahan yang diusulkan mereka, tujuan mereka adalah jelas ditujukan untuk menghilangkan rezim as-Assad di Damaskus."

Rusia dan China memveto resolusi Eropa atas Suriah, Oktober, tetapi Moskow mengejutkan Dewan Keamanan dua bulan kemudian dengan mengusulkan resolusinya sendiri yang mengutuk kekerasan baik oleh pemerintah maupun oposisi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, pekan ini menuduh Rusia menolak untuk bernegosiasi soal perubahan rancangan yang juga akan menguntungkan Barat.

Diplomat Rusia mengatakan, Moskow akan mengadakan putaran baru konsultasi mengenai rancangan beberapa hari mendatang .

Tapi, ia juga menambahkan bahwa Rusia sepenuhnya percaya bahwa misi yang sebenarnya sangat penuh kritikan sedang Dilakukan di Suriah oleh pengamat Liga Arab.

"Kami merasa kehadiran mereka adalah sebuah faktor penyeimbang di Suriah yang mendorong peluang penyelesaian damai," katanya.

Venezuela tutup konsulat di Miami

Karakas (Fokus/ANTARA News/AFP) - Presiden Hugo Chavez mengumumkan, Venezuela akan menutup konsulatnya di Miami sementara pihaknya mempelajari pengusiran konsul jenderal Livia Acosta, yang dia sebut "tidak adil" dan "penghinaan."

"Yang kita lakukan adalah menutup secara administratif konsulat itu, sementara kita mempelajari situasi itu, karena itu tidak adil, penghinaan, tidak bermoral pengusiran konsul itu," katanya dalam satu pidato di majelis nasional, Jumat (Sabtu WIB).

AS mengumumkan Acosta dinyatakan sebagai orang yang tidak diinginkan kehadirannya pada 6 Janauri dan memberikannya waktu sampai 10 Januari untuk meninggalkan AS.

Pihak AS tidak memberikan alasan bagi tindakan itu, tetapi Kementerian Luar Negeri AS sedang mempelajari satu laporan yang menyatakan bahwa ketika bekerja di Kedubes Venezuela di Meksiko, Acosta membicarakan satu aksi serangan dunia maya terhadap AS.

Chavez mengatakan, Venezuela tidak akan terlibat dalam aksi saling membalas dengan Washington.

"Seorang merekomendasikan bahwa kita perlu mengusir seseorang. Tidak, saya mengatakan kita tidak akan menanggapi seperti apa yang mereka lakukan. Saya tidak memiliki alasan untuk mengusir konsul AS," katanya.

Hubungan diplomatik kedua negara tegang dan tidak saling memiliki dubes sejak 2010.

Seorang anggota parlemen Guatemala dibunuh

Guatemala City (ANTARA News/AFP) - Seorang anggota parlemen oposisi dan abangnya ditembak mati pada Jumat (Sabtu WIB) di ibu kota Guatemala, menandakan tantangan keamanan bagi mantan jenderal Otto Perez sehari sebelum dilantiknya menjadi presiden.

"Kami menyesalkan pembunuhan anggota parlemen Valentin Leal," yang terpilih kembali tahun lalu, kata Perez kepada wartawan saat bersiap-siap bagi pelantikannya di negara Amerika Tengah yang dilanda kerusuhan itu, Sabtu.

Pria-pria bersenjata yang mengendarai sepeda-sepeda motor menembak kendaraan yang membawa Leal bersama dengan abangnya dan seorang pengawal cedera akibat serangan di tengah kota Guatemala City, kata para saksi mata.

Leal (40) terpilih kembali dari partai RDF (Renovated Democratic Freedom) yang berhaluan kanan di distrik Alta Verapaz, Guatemala utara, satu daerah yang dikuasai para pedagang obat bius.

Perez mengatakan Leal bertemu dengan para anggota parlemen dari Partai Patriot konservatif Kamis malam dan mengemukakan kepada mereka dia ingin bergabung dengan partai mereka.

Seorang juru bicara partai Leal mengatakan pihaknya akan meminta Komisi Internasional Terhadap Kekebalan di Guatemala (CICIG) menyelidiki pembunuhan itu dan pertemuan itu.

Perez, 61 tahun akan memulai memangku masa jabatan empat tahunnya, Sabtu, menggantikan Presiden Alvaro Colom dari partai Demokrat Sosial.

Sebagai orang militer pertama memimpin Guatemala sejak kembali ke demokrasi 25 tahun lalu, Perez mendapat dukungan dengan janji melakukan tindakan keras terhadap kejahatan.

Pegiat Myanmar terbebas janji teruskan perlawanan

Yangon (Fokus/ANTARA News/AFP) - Sesudah bebas setelah bertahun-tahun disekap penguasa, pembangkang terkemuka Myanmar berjanji terus berjuang untuk demokrasi dan belum yakin bahwa pemerintah bertekad berubah.

Dalam ampunan umum paling berarti atas tahanan politik sejak berkuasa pada tahun lalu, pemerintah Myanmar pada Jumat membebeaskan sekitar 300 pegiat, beberapa di antaranya menghabiskan hampir 20 tahun di penjara.

Disekap lama di balik jeruji tidak menggoyahkan keyakinan pegiat itu bahwa kebebasan adalah hak dan demokrasi merupakan keharusan.

Mereka percaya bahwa terlalu dini mengatakan secercah harapan baru-baru ini adalah awal fajar demokratik sejati.

"Banyak yang harus dilakukan," kata pemimpin suku kecil Shan Khun Htun Oo, dengan duduk di kursi kedutaan Prancis di Yangon, tempat ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe, yang bertamu ke Myanmar.

"Anda lihat, saya sudah bertemu dengan banyak duta besar dan menteri sembilan tahun lalu," kata pegiat berusia 68 tahun itu, mengacu ke masa bebasnya, "Saya juga bertemu dengan beberapa presiden."

Pandangannya tentang Presiden Thein Sein, mantan perdana menteri, yang melepaskan seragam untuk ikut dalam pemilihan umum pada November 2010, ia mengatakan, "Pertanyaan kepercayaan tidak muncul. Kami hanya berbicara tentang kenyataan, mengamati."

Mantan mahasiswa pegiat Ko Ko Gyi, tokoh kunci dalam "Kelompok Mahasiswa Angkatan 88", yang di barisan depan pemberontakan 1988, yang menewaskan ribuan orang, juga ragu bahwa perubahan demokratik sejati sedang berlangsung.

Ia ditangkap setelah unjukrasa pada 1988, dibebaskan pada 2005 dan kemudian dikurung lagi. Ia hampir 20 tahun di penjara dan menggambarkan perkembangan terkini di negaranya sebagai hanya menawarkan "sedikit perubahan".

Tidak jelas jumlah tahanan politik masih di balik jeruji, tapi pemerintah pada Sabtu menyatakan 128 tahanan tidak dapat dibebaskan dengan alasan keamanan, karena mereka melakukan kejahatan berat.

Beberapa pegiat menyatakan sekitar 1.000 tahanan politik masih disekap.

Ko Ko Gyi menyatakan senang mengetahui dari selanya akan pertemuan pada 2011 Agustus antara Thein Sein dengan pemimpin lawan Aung San Suu Kyi, tapi putusa asa akibat tidak tahu yang dibicarakan, karena tidak ada kebebasan pers.

Perundingan itu pertanda baik, kata Ko Ko Gyi, tapi ia belum sepercaya Suu Kyi pada keinginan presiden membawa perubahan.

"Saya ingin percaya padanya, tapi harus menunggu dan melihat yang akan dicapai," katanya, dengan mencatat bahwa Thein Sein adalah pembantu dekat mantan tentara penguasa Myanmar.

"Ia mungkin orang baik, tapi ia sangat taat di bawah Jenderal Besar Than Shwe," kata Ko Ko Gyi.

Belum lama, pembangkang itu mengambil cuti.

Di tempat lain, tahanan baru dibebaskan tenggelam dalam kerumunan pendukungnya.

Beberapa jam sebelum mantan pemimpin unjukrasa mahasiswa Min Ko Naing bertemu kembali dengan keluarganya, kerumunan mengelu-elukan pembebasannya.

Min Ko Naing menghabiskan sebagian besar waktunya sejak 1988 dalam tahanan dan dihukum 65 tahun penjara akibat perannya dalam pemberontakan pimpinan biksu pada 2007.

Tapi, pada Jumat, ia berada di panggung darurat di utara Yangon, seperti jika pada rapat umum politik.

Min Ko Naing diadili bersama dengan 34 pemimpin mahasiswa lain.

Tahanan bebas lain adalah Htay Kywe, yang juga dihukum 65 tahun penjara.

Setelah tiba di banda udara Yangon dari negara bagian Rakhine, Myanmar baratlaut, tempatnya dipenjara, ia disambut pendukungnya.

Dengan berkalung karangan bunga, ia berkata, "Kami akan terus bekerja bagi demokrasi."

Sekjen PBB Kecam Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran

New York (Fokus/Kompas.com) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, setiap pembunuhan seperti yang terjadi pada seorang ilmuwan nuklir Iran di Teheran, pada pekan ini, harus dikecam. Hal itu disampaikan juru bicara PBB, Jumat (13/1/2012).

Mostafa Ahmadi-Roshan (32) dibunuh oleh seorang penyerang bersepeda motor dan menaruh bom magnet di mobilnya, pada satu jalan yang berada dekat sebuah universitas di Ibu Kota Iran, Teheran. Peristiwa itu terjadi pada jam sibuk, Rabu (11/1/2012) lalu. Iran, yang bertikai dengan pemerintah Barat mengenai program nuklirnya, menuduh agen intelijen AS dan Israel berada di balik pembunuhan tersebut.

"Setiap pembunuhan atau aksi teroris terhadap setiap orang, baik itu ilmuwan maupun warga sipil, harus dikutuk. Itu tak bisa diterima. Hak asasi manusia harus dilindungi," kata Ban, sebagaimana dikutip juru bicara PBB Eduardo del Buey, seperti dikutip Antara, Sabtu (14/1/2012) pagi.

Del Buey mengatakan, Ban mengatakan itu kepada media yang mengikutinya dalam perjalanan ke Lebanon.

Pekan ini, Duta Besar Iran di PBB Mohammad Khazaee mengirimkan surat kepada Ban dan Dewan Keamanan PBB guna mendesak mereka agar mengecam pembunuhan yang digambarkan sebagai aksi terorisme itu. Para diplomat PBB mengatakan, Dewan Keamanan yang memiliki 15 anggota tampaknya takkan mengangkat masalah itu.

Pembunuhan terhadap Ahmadi-Roshan adalah serangan yang terjadi pada siang hari untuk yang kelima kalinya dalam dua tahun terakhir terhadap ahli teknis yang terlibat dalam program nuklir Iran. Amerika Serikat telah membantah Washington terlibat dalam pembunuhan itu dan mengecam peristiwa itu. Adapun, Israel tak bersedia mengeluarkan komentar.

Pemerintah Sudan halangi misi PBB di Darfur

PBB (Fokus/ANTARA News/AFP) - Pemerintah Sudan menghalangi pergerakan pasukan penjaga perdamaian di Darfur dimana bentrokan meletus dan perundingan perdamaian mengalami kebuntuan, kata PBB, Rabu.

Pihak berwenang Khartoum juga menahan ratusan permohonan visa bagi personel militer, polisi dan sipil untuk misi PBB di Darfur (UNAMID), kata kepala misi penjaga perdamaian Herve Ladsous pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai wilayah Sudan yang dilanda konflik sejak 2003 itu.

Bentrokan-bentrokan antara pasukan pemerintah dan sejumlah kelompok gerilya meningkat di beberapa daerah Darfur sejak Desember.

"Peningkatan berarti dalam manuver dan bentrokan antara pasukan pemerintah dan gerilyawan dalam beberapa pekan ini disertai dengan peningkatan tajam dalam pembatasan pergerakan yang diberlakukan pada UNAMID oleh pihak berwenang pemerintah," kata Ladsous kepada para duta besar PBB.

Kebijakan Sudan itu mencakup pembatasan terhadap penerbangan dan patroli di daerah-daerah dimana bentrokan dikabarkan terjadi, kata kepala misi perdamaian PBB itu.

"Penolakan akses telah sangat mengganggu kemampuan UNAMID untuk melaksanakan mandatnya dan mengirim pasukan ke lokasi tim di daerah yang perpengaruh," kata Ladsous, dengan menambahkan bahwa tuntutan berulang kali diajukan ke pemerintah Khartoum agar menepati janjinya memberkan akses tanpa halangan di Darfur.

Ladsous juga mengatakan kepada DK PBB, hingga Selasa 935 permohonan visa bagi pasukan dan staf UNAMID tertahan dan hal itu menimbulkan kekawatiran.

Pada Desember, pasukan pemerintah membunuh Khalil Ibrahim, pemimpin Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM), kelompok gerilya dengan persenjataan paling kuat.

Ladsous mengatakan, hal itu telah mengacaukan peluang perundingan antara JEM serta aliansinya dan pemerintah Sudan.

JEM adalah satu dari dua kelompok Darfur yang memberontak pada 2003 untuk menuntut otonomi lebih luas bagi wilayah barat yang gersang itu. Mereka kini dianggap sebagai kelompok pemberontak yang paling kuat.

JEM menolak menandatangani perjanjian perdamaian penengahan Qatar yang ditandatangani Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kebebasan (LJR), sebuah kelompok pemberontak lain di Darfur.

Perpecahan di kalangan pemberontak dan pertempuran yang terus berlangsung menjadi dua halangan utama bagi perundingan perdamaian yang berlangsung sejak 2003 di Chad, Nigeria dan Libya, sebelum pindah ke Doha.

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon telah mengungkapkan kekhawatiran atas peningkatan pertempuran antara gerilyawan dan pasukan pemerintah di wilayah Sudan barat itu.

Ban mengatakan, ia terutama khawatir mengenai pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok gerilya Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) serta Tentara Pembebasan Sudan (SLA) yang setia pada Minni Minnawi.

JEM dan SLA mengangkat senjata melawan pemerintah Sudan di Darfur pada 2003 dengan menuduh mereka mengabaikan wilayah barat Sudan yang terpencil itu.

Serangkaian gencatan senjata dan perjanjian telah gagal menghentikan pertempuran di kawasan itu. JEM bergabung dalam perundingan perdamaian Darfur pada Desember lalu, tujuh bulan setelah mereka menghentikan negosiasi.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000.

Gerilyawan Somalia bunuh pekerja bantuan lokal

Mogadishu (Fokus/ANTARA News/Reuters) - Gerilyawan membunuh ketua yayasan distribusi pangan di Somalia tengah, kata milisi pro-pemerintah, Jumat, dalam serangan terakhir terhadap upaya bantuan di negara yang dilanda kelaparan itu.

"Pemberontak membunuh Abdikarim Hashi Kediye, ketua yayasan Towfiq ... dan supirnya kemarin sore antara Dusamareb dan Guriel," kata Sheikh Abdullahi Sheikh Abu Yusuf, juru bicara kelompok milisi Ahlu Sunna, kepada Reuters, Jumat.

Ia menambahkan, gerilyawan menggunakan granat roket dalam serangan itu.

Kooordinator Towfiq, Abdullahi Mohamud Yaardi, berjanji akan melanjutkan pekerjaan kemanusiaan yayasan itu di daerah Galgadud, Somalia, namun serangan tersebut menggarisbawahi kondisi berbahaya yang dihadapi pekerja bantuan di negara yang dilanda anarkisme itu.

Kamis, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menghentikan distribusi pangan bagi lebih dari 1,1 juta orang di Somalia selatan dan tengah setelah Al-Shabaab menahan konvoi yang membawa bantuan pangan darurat.

ICRC mengatakan, Jumat, pihaknya mengharapkan penjelasan dari pihak berwenang setempat yang terkait dengan Al-Shabaab mengenai mengapa pengiriman makanan bagi penduduk Somalia yang kelaparan tertahan selama empat minggu di Jowhar dekat Mogadishu untuk pengawasan kualitas.

"Semakin lama kami menunggu, tentu semakin tidak baik makanan itu," kata Benjamin Wahren, deputi kepala operasi ICRC untuk Afrika Timur yang menangani Somalia, pada jumpa pers di Jenewa.

Somalia kini dilanda kelaparan parah akibat kekeringan terburuk yang terjadi negara itu, dan PBB telah mengumumkan

Mogadishu dan empat wilayah Somalia selatan sebagai zona kelaparan serta memperingatkan bahwa kelaparan bisa meluas ke seluruh penjuru negara itu.

Kondisi itu diperumit oleh bentrokan-bentrokan yang terus terjadi antara pasukan Somalia serta Uni Afrika sekutunya dan gerilyawan Al-Shabaab.

Bentrokan-bentrokan itu berlangsung ketika badan-badan bantuan internasional berusaha mencari cara untuk menyerahkan bantuan makanan kepada penduduk yang tinggal di kawasan yang dilanda kelaparan, khususnya daerah-daerah Somalia selatan yang dikuasai kelompok Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaida.

Badan-badan bantuan menarik diri dari Somalia selatan pada awal 2010 setelah ancaman terhadap staf mereka dan aturan semakin keras yang diberlakukan terhadap aktivitas mereka oleh Al-Shabaab, yang dimasukkan ke dalam daftar kelompok teror oleh Washington.

Militan pada Juli mengatakan, kelompok bantuan asing bisa kembali lagi ke wilayah itu, namun seorang juru bicara Al-Shabaab mengatakan kemudian bahwa larangan operasi terhadap mereka masih tetap diberlakukan.

Al-Shabaab yang bersekutu dengan Al-Qaida mengobarkan perang selama empat tahun ini dalam upaya menumbangkan pemerintah sementara Somalia dukungan PBB yang hanya menguasai sejumlah wilayah di Mogadishu.

Nama Al-Shabaab mencuat setelah serangan mematikan di Kampala pada Juli 2010.

Para pejabat AS mengatakan, kelompok Al-Shabaab bisa menimbulkan ancaman global yang lebih luas.

Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Kampala, ibukota Uganda, pada 11 Juli yang menewaskan 79 orang.

Pemboman itu merupakan serangan terburuk di Afrika timur sejak pemboman 1998 terhadap kedutaan besar AS di Nairobi dan Dar es Salaam yang diklaim oleh Al-Qaida.

Washington menyebut Al-Shabaab sebagai sebuah organisasi teroris yang memiliki hubungan dekat dengan jaringan Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden.

Milisi garis Al-Shabaab dan sekutunya berusaha menggulingkan pemerintah Presiden Sharif Ahmed ketika mereka meluncurkan ofensif mematikan pada Mei tahun lalu.

Mereka menghadapi perlawanan sengit dari kelompok milisi pro-pemerintah yang menentang pemberlakuan hukum Islam yang ketat di wilayah Somalia tengah dan selatan yang mereka kuasai.

Al-Shabaab dan kelompok gerilya garis keras lain ingin memberlakukan hukum sharia yang ketat di Somalia dan juga telah melakukan eksekusi-eksekusi, pelemparan batu dan amputasi di wilayah selatan dan tengah.

Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan diktator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Selain perompakan, penculikan dan kekerasan mematikan juga melanda negara tersebut.

Tujuh orang tewas dalam serangan Al-Shabaab di kamp polisi Kenya

Isiolo, Kenya (Fokus/ANTARA News) - Gerilyawan Al-Shabaab Somalia menyerbu sebuah kamp polisi terpencil di Kenya timurlaut, menewaskan tujuh orang dan menculik sejumlah pejabat pemerintah daerah, kata kelompok itu dan pejabat Kenya, Kamis.

Puluhan gerilyawan melemparkan granat dan peledak lain ketika mereka menyerbu kamp polisi itu pada Rabu larut malam di Gerille, sebuah kota dekat perbatasan rapuh dengan Somalia, kata Komisaris Daerah Wenslas Ongayo, lapor Reuters.

Lima orang tewas dalam kekerasan di Yaman

Aden (Fokus/ANTARA News/Reuters) - Empat warga sipil dan seorang prajurit tewas dan sepuluh orang cedera dalam penembakan oleh pasukan keamanan di kota pelabuhan Aden, Yaman selatan, Jumat, kata kelompok separatis selatan dan seorang pejabat.

Kekerasan itu terjadi ketika massa berkumpul untuk menuntut pemisahan wilayah selatan.

Seorang pejabat keamanan setempat mengatakan, tiga prajurit yang mencakup seorang letnan termasuk diantara mereka yang cedera pada peringatan yang menandai perjuangan keras bagi kemerdekaan wilayah selatan yang mengarah pada perang saudara dan dimulai di Aden pada 13 Januari 1986.

Massa pada peringatan itu meneriakkan "Revolusi! Revolusi! Oh Selatan!", kata beberapa saksi.

Minggu, kabinet Yaman mengusulkan kekebalan dari hukuman bagi Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mempercepat pengunduran dirinya sesuai dengan rencana perdamaian penengahan negara Teluk untuk mengakhiri protes berbulan-bulan yang melumpuhkan negara miskin Arab itu. Pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada 21 Februari.

Namun, siapa pun pengganti Saleh menghadapi banyak tantangan: pemberontakan di wilayah utara, gerakan separatis selatan dan kelompok sayap Al-Qaeda yang bermarkas di Yaman.

Saleh (69), yang memerintah Yaman selama 33 tahun, menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan yang ditengahi oleh negara-negara Teluk di Riyadh pada 23 November, yang menetapkan ia menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya meski ia tetap menjadi presiden kehormatan sampai Februari.

Prakarsa Dewan Kerja Sama Teluk yang bertujuan mengakhiri protes berbulan-bulan itu menetapkan Saleh mengundurkan diri dengan imbalan kekebalan dari tuntutan hukum bagi dirinya dan anggota-anggota keluarganya.

Pada 7 Desember, Wakil Presiden Yaman Abdrabuh Mansur Hadi mengeluarkan sebuah dekrit yang mensahkan pembentukan pemerintah persatuan nasional yang disepakati sesuai dengan perjanjian penengahan Teluk.

Pemerintah baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Basindawa akan menjalankan tugas selama tiga bulan, dan setelah itu pemilihan umum dilaksanakan dan Hadi akan secara resmi mengambil alih tugas presiden.

Demonstrasi di Yaman sejak akhir Januari yang menuntut pengunduran diri Saleh telah menewaskan ratusan orang.

Dengan jumlah kematian yang terus meningkat, Saleh, sekutu lama Washington dalam perang melawan Al-Qaida, kehilangan dukungan AS.

Pemerintah AS mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk merundingkan pengunduran diri Saleh dan penyerahan kekuasaan sementara, menurut sebuah laporan di New York Times.

Para pejabat AS menganggap posisi Saleh tidak bisa lagi dipertahankan karena protes yang meluas dan ia harus meninggalkan kursi presiden, kata laporan itu.

Meski demikian, Washington memperingatkan bahwa jatuhnya Saleh selaku sekutu utama AS dalam perang melawan Al-Qaida akan menimbulkan "ancaman nyata" bagi AS.

Yaman adalah negara leluhur almarhum pemimpin Al-Qaida Osama bin Laden dan hingga kini masih menghadapi kekerasan separatis di wilayah utara dan selatan.

Yaman Utara dan Yaman Selatan secara resmi bersatu membentuk Republik Yaman pada 1990 namun banyak pihak di wilayah selatan, yang menjadi tempat sebagian besar minyak Yaman, mengatakan bahwa orang utara menggunakan penyatuan itu untuk menguasai sumber-sumber alam dan mendiskriminasi mereka.

Negara-negara Barat, khususnya AS, semakin khawatir atas ancaman ekstrimisme di Yaman, termasuk kegiatan Al-Qaida di Semenanjung Arab (AQAP).

Dubes: Indonesia perkuat hubungan khusus dengan Belanda

Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda yang baru saja dilantik, Retno Marsudi mengatakan, hubungan yang khas dan berlangsung lama antara Indonesia dan Belanda perlu mendapatkan pengelolaan yang baik sehingga perlu menciptakan atmosfir yang khusus.

"Hubungan khusus ini perlu dikelola dengan baik, untuk menjamin kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekarang dan di masa-masa mendatang," kata Dubes dalam acara perkenalannya dengan jajaran diplomat dan staf lokal KBRI di Den Haag, Jumat.

Retno menjadi Duta Besar (Dubes) wanita Indonesia pertama untuk Kerajaan Belanda. Pada saat itu Dubes juga berharap mendapat dukungan dan kerja sama semua diplomat dan staf untuk bisa membangun peningkatan hubungan diplomatik yang lebih baik serta saling pengertian yang lebih kuat.

Retno Marsudi baru saja tiba di Belanda dengan menggunakan penerbangan langsung dari Jakarta, dan tiba di bandara Schipol Amsterdam Jumat (13/1) siang dan langsung menuju Den Haag untuk secepatnya memulai pekerjaannya sebagai duta besar yang baru untuk Kerajaan Belanda.

Den Haag bukanlah kota yang asing buat Retno, karena pernah bertugas sebagai pejabat konselor bidang ekonomi pada tahun 1997-2001. Perempuan yang menggemari olahraga "jogging" dan bersepeda itu sebelum menjabat duta besar memegang posisi Dirjen Hubungan Amerika dan Eropa pada April 2008 hingga Januari 2012.

Pada tahun 2005 - 2008 ia menjabat Dubes RI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia. Retno bahkan sempat mendapat anugerah bintang jasa "Grand Officer" dari Raja Norwegia yang menjadikanya orang Indonesia pertama memperoleh penghargaan tersebut.

"Bagaimanapun Belanda merupakan mitra yang penting bagi Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi serta pariwisata, sehingga perlu ditingkatkan kerja samanya di tahun-tahun mendatang. Belanda juga menjadi pintu gerbang ke Eropa bagi Indonesia. Itu sebabnya perlu dibangun kerja sama yang khusus," kata mantan Direktur Kerja sama Intra Kawasan Amerika-Eropa itu.

Nama anak bisa seret Ortu ke pengadilan

Jakarta (Fokus/ANTARA News) - Pengadilan Prancis pada hari Kamis menolak permintaan jaksa yang ingin melarang satu pasangan menamai anak mereka "Daemon". Nama itu  terinspirasi sebuahkarakter dalam serial televisi "The Vampires Diaries".

Seperti diberitakan AFP, jaksa mengajukan Lionel dan Blandine Defointaine ke persidangan dengan tujuan  mencegah mereka menamai anak yang akan "bertentangan dengan kepentingan anak".

Pasangan warga asal Busigny di bagian utara Prancis  itu adalah penggemar serial vampir. Mereka memilih nama
tersebut untuk anak mereka yang lahir pada 3 November.

Nama itu berdasarkan karakter seorang vampir yang bernama Damon dan menambahkan huruf 'e' untuk menghasilkan nama dalam versi Prancis.

Mereka mengatakan bahwa alasan sederhana pemilihan nama karena mereka suka mendengar nama itu diucapkan. Mereka membantah bila ada konotasi berbau setan dalam nama tersebut.

Hukum yang sama digunakan pada tahun 1999 untuk mencegah pasangan Alain dan Sophia Renaud  memberikan nama puteri mereka Megane. Jaksa pada waktu itu mengatakan bahwa namanya sangat mirip dengan mobil
Perancis kenamaan, Renault Megane.

Sebuah banding di pengadilan pada tahun 2000 akhirnya mengijinkan anak itu untuk tetap menggunakan namanya.

AS harapkan perjanjian perisai rudal tercapai tahun ini

Washington (Fokus/ANTARA News/AFP) - Amerika Serikat berharap mencapai perjanjian dengan Rusia pada akhir tahun ini bagi penggelaran perisai rudal balistik di Eropa, kata pejabat penting pengendalian pengawasan senjata Departemen Luar Negeri.

"Kami akan mencapai sat perjanjian pertahanan rudal bekerja sama dengan Rusia," kata Wakil Menlu bagi Pengawasan Senjata Ellen Tausher, Kamis, yang dikutip laman majalah Kebijakan Luar Negeri.

"Ini adalah tempat di mana kami dapat memulai mengenyampingkan Perang Dingin dan `saling menghancurkan` dan bergerak menuju "saling menjamin kesatabilan."

AS telah lama ingin menggelar satu sistem pertahanan rudal di Eropa timur dengan menyatakan sistem ditujukan pada Iran, tetapi Rusia berkeratan,dengan mengatakan sistem seperti itu akan mematikan penangkalan nuklirnya sediri.

"Satu-satunya jalan mereka harus menjamin...sistem itu tidak mengurangi penangkalan strategis adalah adalah berundingandengan AS dan NATO dan melihat apa yang kami lakukan," kata Tauscher.

"Apakah itu adalah satu lompatankepercayaan politik? Ya. Apakah mereka siap untuk melakukannya" Tidak. Tetapi kami mengharapkan bahwa perundingan-perundingan stabiliats penting iini dalam delapan bulan ke depan akan dimulai untuk menghilankan hubungan lama yang telah mengikat setiap orang di jalan pikiran yang lama."

Presiden Rusia Dmitry Medvedev , November mengatakan Moskow siap menggelar rudal-rudal Iskander yang memiliki jangkauan tembak dekat di daerah Kaliningrad yang berbatasan dengan negara-negara anggota Uni Eropa Polandia dan Lithuania menanggapi penggelaran satu perisai rudal itu.

Romania dan Polandia setuju menjadi tuan rumah bagian dari perisai rudal AS yang diubah, dan anggota NATO Turki juga memutuskan untuk menjadi tuan rumah radar peringatan dini.

AS dan Rusia memasuki perjainjian senjata nuklir tahap pertama mereka dalam dua dasawarsa tahun lalu, setuju mengurangi batas tertinggi hulu ledak dengan 30 persen dan membatasi masing-masing pihak menggelar 700 rual jarak jauh dan pembom-pembom berat.

Medvedev dan Presiden AS Barack Obama menandatangani perjanjian START (perjanjian pengurangan senjata strategis) baru di Praha tahun 2010 sementara kedua pihak berusaha "menata kembali" hubungan yang memburuk dibawah pemerintah delapan tahun Presiden George W.Bush dari partai Republik.

AS akan tarik sekitar 7.000 tentara dari Eropa

Washington (Fokus/ANTARA News) - Amerika Serikat berencana menarik sekitar 7.000 tentara dari 81.000 personel militernya yang digelar di Eropa, kata Menteri Pertahanan Leon Panetta, Kamis.

Dalam wawancara dengan Badan Pers Angkatan Bersenjata, Panetta mengatakan dua brigade tim tempur atau sekitar 7.000 tentara AS akan ditarik dari Eropa, tetapi satuan-satuan rotasional masih akan tetap berada di kawasan itu.

Menteri itu dan para pejabat lain departemen tersebut telah melakukan konsultasi erat dengan sekutu-sekutu Eropa kami mengenai paris pedoman strategi baru kami," kata juru bicara entagon George Little dalam satu surat elektronik.

"Komitmen-komitmen kami pada Eropa dan NATO tetap teguh," tambahnya.

Tindakan itu adalah bagian dari satu strategi pertahanan 10 tahun yang Presiden Barack Obama kemukakan pada 5 Januari, memberikan prioritas utama pada kawasan Asia-Pasifik dan Timur Tengah.

"Kami akan tetap mempertahankan kehadiran kami baik di Timur Tengah maupun di Asia," kata Panetta , yang dikutip Badan Pers Angkatan Bersenjata, satu lembaga berita di departemen pertahanan.

"Ya, kami memiliki Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tetapi menurut pengalaman saya, dalam setiap konflik anda memerlukan penggunaan pasukan darat."

Setiap brigade tempur memiliki sekitar 3.500 tentara. Menurut data Pentagon , ada 81.000 tentara AS di Eropa sampai akhir tahun lalu.

Obama mengungkapkan strategi militer baru awal bulan ini bagi satu perampingan militer AS yang dipusatkan untuk menandingi kekuatan militer China yang meningkat dan menandakan satu perubahan dari perang darat yang luas terhadap pemberontak.

Rencana itu menyerukan persiapan bagi kemungkinan tantangan-tantangan dari Iran dan China, dan menekankan pada kekuatan angkatan udara dan laut, sementara mengurangi operasi kontra pemberontakan pada masa depan seperti yang dilakukan di Irak dan Afghanistan.

"Tinjauan strategi pertahanan" menetapkan satu pendekatan bagi militer AS dalam rencana era penghematan militer AS, sementara pemerintah Obama siap mengurangi dana pertahanan 487 miliar dolar AS dalam sepuluh tahun ke depan.

"Anggaran kami, pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat misi-misi baru yang akan kami pertimbangkan dan kemampuannya untuk bergerak cepat," kata Panetta dalam wawancara itu.

"Misalnya jika terjadi perang darat di Korea dan Iran berbuat ulah di Selat Hormuz-- untuk menghadapi ancaman itu maka tanggungjawab diserahkan kepada Angkatan Udara dan Angkatan Laut," kata Panetta.

Mengantispasi serangan-serangan dari para pesaingnya dari partai Republik dalam pemilihan, Obama awal bulan ini mengatakan pengurangan itu akan terbatas dan tidak akan mengurangi kekuatan militer AS.

Fokus Washington pada Asia dipicu oleh kekhawatiran atas kekuatan angkatan laut China yang meningkat dan persenjataan rudal-rudal anti-kapal yang dapat mengganggu dominasi militer AS di Pasifik.

Pada saat itu, Inggris mengingatkan bahwa dominasi AS pada Asia seharusnya tidak mengabaikan Rusia, menyebut negara itu satu kekuatan yang tidak bisa diramalkan pada panggung global, demikian AFP melaporkan.

Myanmar bebaskan tapol

Yangon (Fokus/ANTARA News) - Myanmar memberikan pengampunan kepada sejumlah pembangkang dan tahanan politik (tapol) termasuk seorang mantan perdana menteri Jumat sesuai dengan amnesti baru kepada para tahanan dari serangkaian reformasi yang mengejutkan oleh pemerintah itu.

Pembebasan ratusan tahanan politik di negara yang dulu bernama Burma itu merupakan satu tuntutan penting yang lama oleh negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi-sanksi terhadap negara yang dikuasai militer itu.

Partai oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi memuji pembebasan itu sebagai satu "tanda positif," yang menimbulkan harapan-harapan bahwa amnesti itu dapat merupakan tanda paling penting dibawah pemerintah sipil yang baru itu.

"Kami menyambut baik pembebasan itu. Sejumlah (pembangkang) sedang dalam perjalanan pulang mereka ke rumah," kata seorang juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NKD), tanpa merinci lebih jauh tentang berapa jumlah para tahanan yang dibebaskan.

Mantan aktivis Min Ko Naing termasuk di antara mereka yang dibebaskan, kata keluarganya. "Dia akan dibebaskan pagi ini. Pihak berwenang telah memberitahu kami," kata saudara perempuannya Kyi Kyi Nyunt kepada AFP.

Aktivis mahasiswa Htay Kywe, yang dihukum 65 tahun penjara tahun 2007, juga termasuk di antara mereka yang dibebaskan,kata keluarganya.

Seorang pejabat pemerinth mengatakan mantan perdana menteri dan pemimpin intelijen militer Khin Nyut, yang ditahan setelah dia digulingkan dalam pergolakan kekuasaan tahun 2004 juga termasuk dalam daftar mereka yang dibebaskan.

"Khin Nyunt juga akan dibebaskan," katanya kepada AFP.