Korban Banjir Filipina 75 Jiwa, Kerugian 45 Juta Dolar

(ANTARA News) - Korban tewas akibat banjir di Filipina yang dipicu hujan lebat sebulan penuh, telah mencapai 75 jiwa, kata pejabat dinas penanganan bencana Rabu seraya mengingatkan kemungkinan banjir dan longsor susulan.

Kerusakan di lahan pertanian dan infrastruktur diperkirakan menyebabkan kerugian lebih dari dua miliar peso (Rp.405 miliar), namun sejauh ini hujan belum merusak wilayah produsen utama jagung dan beras di bagian utara dan barat negara tersebut.

Sekitar sepertiga dari 80 provinsi Filipina, yang sebagian besar merupakan wilayah tengah dan selatan, telah terendam banjir akibat hujan yang dimulai pada akhir Desember lalu, sementara lebih dari dua juta orang terkena dampak bencana itu.

Kepala Dinas Penanganan Bencana Nasional, Benito Ramos, mengatakan bahwa 32 orang telah hilang, baik tersapu oleh sungai yang meluap atau pun hilang di laut.

Biro cuaca mengatakan bahwa pihaknya telah memprediksi hujan pada akhir musim dingin, yang akan berlanjut hingga Maret.

Beberapa wilayah di selatan tercatat curah hujan  meningkat tiga kali lipat dari curah hujan biasa.

Pemuka Agama Mesir Serukan Warga Waspadai Fitnah

(ANTARA News) - Para pemuka agama Mesir menyerukan semua pihak untuk menahan diri menyusul bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa pro dan anti-pemerintah pada Rabu.

Mufti Nasional Mesir Aly Goumah, Pemimpin Kristen Koptik Mesir Baba Shenouda, Syeik Agung Al Azhar Prof. Dr. Ahmad Tayeb dan tokoh Islam kharismatik Yusuf Qardhawi tampil di jaringan televisi pada Rabu malam menyerukan warga untuk menyampaikan seruan mereka.

"Semua pihak harus menahan diri dan menghindari fitnah yang disebarkan oleh orang-orng yang tidak bertanggung jawab," kata Aly Goumah.

Seruan serupa disampaikan Baba Shenouda. "Semua warga harus menghormati hukum dan jangan terpancing dengan rumor-rumor yang merusak negara kita tercinta," kata pemimpin kharismatik Koptik itu.

Syeikh Agung Al Azhar Ahmad Tayeb menilai bentrokan yang menelan korban jiwa dan ratusan orang cedera itu dipicu oleh provokator.

"Ada pihak yang berniat buruk untuk mengacaukan Mesir dengan membenturkan antara para pengunjuk rasa secara damai. Oleh karena semua pihak hendaknya mewaspadai sikap buruk tersebut," ujarnya.

Syeikh Yusuf Qardhawi, tokoh Islam Mesir yang kini bermukim di Doha, Qatar, menyalahkan pemerintah atas bentrokan tersebut.

"Ini semua kesalahan pemerintah yang tidak menampakkan ketidakmampuan mengantisipasi gejolak masyarakat," katanya.

Para pemuka agama tersebut memprihatinkan situasi di Mesir dalam aksi unjuk rasa sepanjang sepekan terakhir yang menewaskan lebih dari 100 orang pada Jumat lalu.

Bentrokan antara kedua kelompok berseberangan itu pecah pada Rabu petang setelah para pendukung pemerintah memasuki Bundaran Tahrir yang dalam sepekan terakhir dikuasai oleh oposisi.

Saling lempar batu, bom molotov dan benda keras lainnya menjadi senjata bagi kedua pihak.

Kelompok pendukung pemerintah mulai muncul di berbagai tempat pada Selasa, namun jumlah mereka masih sedikit.

Jumlah pendukung pemerintah itu mulai bertambah menjadi ribuah orang pada Rabu dan berkumpul di gedung stasiun televisi nasional Mesir sebelum menyerbu ke Bundaran Tahrir.

"Suasananya sangat mencekam karena musuh dan kawan saling campur aduk," kata Azmy, seorang demonstran yang mengaku menuntut perubahan namun bukan pendukung oposisi tertentu.

Aksi lempar batu itu tidak terkendali karena militer yang mengambil alih keamanan dari kepolisian tidak bertindak apapun untuk menghentikan kedua pihak.

Para personel militer yang mengerahkan tank-tank tempur sejak pekan lalu di Tahrir itu tampak hanya menonton aksi lembar batu itu.

Polisi sendiri tidak berfungsi sejak aksi unjuk rasa akbar pada Jumat lalu yang terkalahkan oleh demonstran.

Sejumlah mobil dan pos-pos polisi di ibu kota Kairo dan sejumlah provinsi dibakar massa.

Pada Senin lalu, polisi mulai tampak bertugas namun hanya terbatas pada polisi lalu lintas.

Hingga berita ini diturunkan pada Rabu 22.00 waktu Kairo atau Kamis dini hari pukul 3.00 WIB suasana di Bundaran Tahrir sudah mulai tenang.

Bentrokan tersebut menewaskan seorang tentara dan ratusan orang cedera dari kedua pihak.

Blair: Perubahan di Mesir Baik untuk Timur Tengah

(ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Utusan Perdamain Tony Blair mengatakan, bentuk gerakan people power seperti yang terjadi di Mesir adalah bagian dari jalannya perubahan yang akan berdampak baik bagi seluruh negara Timur Tengah bila diatur dengan tepat.

Namun Balir juga memperingatkan "kekhawatiran nyata" mengenai gerakan yang terjadi saat ini dapat memicu adanya kelompok garis keras atau kekuatan Islam yang mengambil alih kekuasaan di beberapa negara.

Dengan adanya kemungkinan tersebut maka Barat harus waspada.

"Terjadi suatu proses perubahan yang saya pikir akan memberi dampak ke seluruh kawasan. Rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang berbeda dan mereka akan mendapatkannya. Pertanyaannya kemudian, apa yang muncul setelah itu?" katanya kepada CNN, Selasa.

Meski memuji peran Presiden Mesir Hosni Mubarak dalam proses perdamaian di Timur Tengah selama ini, ia mengatakan, mengerti mengenai keinginan rakyat untuk menggulingkan presiden mereka.

"Saya tidak berpikir pihak Barat perlu malu dengan fakta bahwa mereka punya hubungan kerja yang sangat dekat dengan Mubarak dalam proses perdamaian... namun di saat yang sama, Barat juga mendesak perubahan dengan Mesir," katanya saat diwawancarai oleh Piers Morgan seperti dikutip AFP.

Saat ditanya mengenai kemungkinan aksi serupa di Yaman, ia memperingatkan: "Saya pikir di negara lain di kawasan, hal tersebut benar, akan ada kekhawatiran nyata mengenai apa yang akan terjadi bila kevakuman kekuasaan muncul,

"Dan karena itulah mengapa sejak lama saya mengatakan bahwa apa yang seharusnya dilakukan pihak barat --barat yang saya maksud adalah Amerika dan Eropa-- ialah kita sebaiknya menjadi mitra perubahan."

Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Islam) adalah gerakan yang harus diwasapadai meskipun mereka tidak mencerminkan kebanyakan pandangan rakyat Mesir katanya.

"Saya tidak berpikir mayoritas rakyat ikut dalam Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Di sisi lain apa yang harus selalu diperhatikan adalah mereka (IM) sangat tertata rapi," katanya.

"Anda tahu mereka terorganisasi. Sementara mereka yang berada di jalan saat ini, banyak di antaranya hanya punya niat namun belum terorganisasi dalam partai politik."

Obama Katakan Kepada Mubarak: Transisi Harus Dimulai "Sekarang"

(ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, Selasa, ia telah memberitahu Presiden Mesir Hosni Mubarak, transisi politik yang tertib, damai, harus dimulai "sekarang" di Mesir, tapi tidak menasehati ia agar mengacuhkan permintaan untuk mundur dengan segera.

Dalam reaksi pertamanya terhadap pernyataan Mubarak bahwa ia akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan pada September mendatang, Obama menegaskan kembali bahwa bukan hak AS untuk memilih pemimpin Mesir.

Obama mengalirkan lagi tekanan pada Mubarak, sekutu AS selama 30 tahun, tapi tak sampai mensahkan tuntutan massa demonstran kepadanya untuk meninggalkan jabatannya dengan segera.

"Hal yang jelas, dan apa yang saya indikasikan malam ini kepada Presiden Mubarak adalah keyakinan saya bahwa peralihan yang tertib harus berarti, harus damai, dan harus mulai sekarang," kata Obama, beberapa menit setelah menelpon pemimpin Mesir itu.

Obama juga memberikan isyarat kepada kerumunan massa muda di Mesir yang menanggapi dengan marah pernyataan Mubarak bahwa ia akan tetap pada jabatannya hingga September mendatang.

"Kepada masyarakat Mesir, khususnya orang-orang muda Mesir, saya ingin menjelaskan, kami mendengar suara anda. Saya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa anda akan memutuskan tujuan anda sendiri," kata Obama di Gedung Putih  seperti dilaporkan AFP.

Pemimpin AS itu kemudian berbicara yang ditujukan secara langsung pada seluruh militer Mesir yang sangat kuat.

"Saya ingin memuji militer Mesir karena profesionalisme yang mereka tunjukkan sementara melindungi rakyat Mesir."

"Kami menyaksikan tank-tank ditutup dengan spanduk dan tentara serta demonstran berpelukan di jalan dan bergerak maju, saya minta militer untuk meneruskan upayanya membantu menjamin bahwa perubahan sekarang ini damai."

Hosni Mubarak Bergeming

Presiden Hosni Mubarak melalui pidatonya mengatakan kalau dirinya tetap akan menyerahkan kekuasaan melalui jalur konstitusi alias ia menyelesaikan masa tugasnya hingga September tahun ini. Karuan saja, pidato yang disiarkan langsung melalui media televisi pemerintah bahkan hingga ke Tahrir Square pada Rabu (2/2/2011) dini hari itu langsung mendapat sambutan cemooh dari hampir sejuta-an pengunjuk rasa. "Mubarak harus turun!" begitu bunyi teriakan pengunjuk rasa.

Sementara itu, menurut warta CNN, AP, dan AFP, para demonstran juga meneriakkan yel-yel agar Hosni Mubarak diadili. Sementara itu, pengunjuk rasa juga mengacung-acungkan sepatu. Cara itu adalah tanda untuk menghina dalam kultur Arab.

Hampir 30 tahun lamanya Hosni Mubarak memimpin Mesir, menggantikan pendahulunya, almarhum Presiden Anwar Sadat. Hosni Mubarak yang kini berusia 82 tahun itu dalam pidatonya juga mengatakan, "Sebagian besar waktu saya digunakan untuk melayani Mesir."

Militer Sebut Tuntutan Rakyat Mesir "Sah"

(ANTARA News) - Militer Mesir menyatakan bahwa tuntutan rakyat Mesir "sah" dan mereka berjanji tidak akan menumpas protes massal anti-pemerintah yang dijadwalkan berlangsung Selasa.

"Bagi bangsa besar Mesir, angkatan bersenjata anda, yang mengakui hak-hak sah rakyat... tidak menggunakan dan tidak akan menggunakan kekerasan terhadap rakyat Mesir," kata militer dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara militer yang dikutip televisi pemerintah Mesir dan kantor berita resmi MENA menambahkan, kebebasan berpendapat yang damai dijamin bagi semuanya.

"Kebebasan berpendapat dengan cara-cara damai merupakan hak setiap orang. Angkatan bersenjata menyadari dan mengakui tuntutan sah rakyat yang terhormat," katanya.

"Keberadaan angkatan bersenjata di jalan adalah untuk kebaikan anda dan demi keselamatan dan keamanan anda, dan mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap bangsa besar ini," katanya.

Analis politik Diaa Rashwan mengatakan kepada AFP, "Ini berarti militer kini memegang kendali."

Senin, hari ketujuh protes, demonstran memadati pusat kota Kairo untuk menolak pemerintah yang dibentuk Mubarak dalam tantangan terbesar atas kekuasaannya selama tiga dasawarsa.

Penyelenggara mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu dan berjanji mengadakan "pawai sejuta orang" di ibukota Mesir itu pada Selasa, dan di kota kedua Iskandariyah, setelah sepekan pergolakan yang menewaskan sedikitnya 125 orang dan melukai ribuan lain.

Minggu, sejumlah helikopter dan jet tempur angkatan udara Mesir terbang rendah di Kairo, sementara truk-truk pasukan tambahan terlihat di lapangan pusat dimana pemrotes menuntut diakhirinya kekuasaan Mubarak.

Itu merupakan unjuk kekuatan militer terakhir Minggu dalam upaya yang tampaknya untuk mendesak pemrotes kembali ke rumah mereka sebelum berlakunya jam malam.

Tank-tank ditempatkan di lapangan tersebut sejak Jumat ketika pasukan militer dikirim ke jalan untuk melakukan pengamanan setelah demonstrasi dan kerusuhan anti-pemerintah selama beberapa hari.

Para aktivis muda pro-demokrasi Mesir yang menuntut pelengseran Mubarak diilhami oleh pemberontakan yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali pada bulan ini.

Ben Ali meninggalkan negaranya pertengahan Januari setelah berkuasa 23 tahun di tengah tuntutan yang meningkat agar ia mengundurkan diri meski ia telah menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014. Ia dikabarkan berada di Arab Saudi.

Ia dan istrinya serta anggota-anggota lain keluarganya kini menjadi buronan dan Tunisia telah meminta bantuan Interpol untuk menangkap mereka.

PBB Minta Mesir Ambil Langkah Berani Atasi Demonstrasi

(ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon meminta para pemimpin Mesir untuk mengambil langkah-langkah berani dalam menghadapi unjuk rasa politik di negara yang dalam sepekan terakhir ini dilanda gelombang demonstrasi menuntut perubahan kepemimpinan.

Pada saat yang sama, Ban menekankan demonstrasi tetap harus dilakukan secara damai.

"Saya telah berkali-kali mengatakan bahwa para pemimpin negara di manapun, termasuk Mesir, pertama-tama harus mendengarkan aspirasi rakyatnya dengan sungguh-sungguh," katanya, Senin, dalam jumpa pers yang berlangsung di Addis Ababa, seperti dikutip pusat media Markas Besar PBB, New York.

Ban berada di ibukota negara Ethiopia itu dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi organisasi kawasan di Afrika, Uni Afrika.

Sekjen PBB mengingatkan bahwa para pemimpin negara memiliki tanggung jawab luas, terutama menyediakan lapangan pekerjaan serta kesempatan baik bagi rakyatnya supaya mereka memiliki kehidupan yang baik.

"Hal itulah yang selalu saya desak. Pemerintah negara-negara juga perlu memastikan bahwa saluran komunikasi terbuka dengan baik bagi kebebasan berbicara, menyatakan pendapat serta berserikat," katanya.

Dalam jumpa pers, Ban ditanya langkah-langkah nyata apa yang perlu dilakukan Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk meyakinkan rakyatnya bahwa ia benar-benar mendengarkan aspirasi mereka dan apakah Mesir perlu menunjuk pemerintahan baru.

"Itu semua terserah para pemimpin Mesir. Berkaitan dengan keprihatinan dan keinginan (yang diungkapkan rakyatnya, red), mereka (pemimpin Mesir) perlu mengambil langkah-langkah yang berani untuk menjawab aspirasi mereka," jawab Ban.

Seperti yang dilaporkan media-media internasional, sejak pekan lalu krisis politik dan gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Mesir terus meningkat, bahkan pada Selasa (1/2) unjuk rasa diperkirakan akan diikuti oleh sejuta orang dalam upaya menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak.

Para pengunjuk rasa meminta Presiden Mubarak mundur dan segera diakhirnya praktek korupsi serta pembungkaman hak-hak menyatakan pendapat pada masa 30 tahun kepemimpinan Mubarak.

Di berbagai kota, demonstrasi berujung dengan bentrokan berdarah antara massa dan petugas keamanan.

Menurut The Huffington Post yang mengutip AP, Senin, jumlah korban tewas akibat bentrokan itu setidaknya telah mencapai 97 orang, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang memiliki perwakilan di Kairo, Mesir, sudah mulai mengevakuasi warga mereka yang tinggal berbagai wilayah di negara bergolak itu.

Untuk proses evakuasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk satuan tugas khusus yang dipimpin oleh Hassan Wirajuda, mantan menteri luar negeri RI dan mantan duta besar RI untuk Mesir yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Sementara itu, KBRI Kairo dilaporkan tengah menyusun daftar prioritas WNI yang perlu dan ingin dievakuasi. Mereka membangun komunikasi di 20 posko.

Menurut Hassan Wirajuda, evakuasi tahap awal akan memproritaskan anak-anak dan perempuan yang jumlahnya mencapai sekitar 1.200 orang --jumlah tersebut bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi di Mesir.

Untuk evakuasi tahap awal, pemerintah menyediakan tiga pesawat, yaitu dari maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya Air.

Tentara Nasional Indonesia juga menyiagakan pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk membantu proses evakuasi bagi warga Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, keputusan Pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi udara bagi warga Indonesia didasarkan atas penilaian bahwa situasi di Mesir sudah sangat membahayakan.

Ia misalnya menyebutkan otoritas keamanan di Mesir saat ini adalah tentara, bukan lagi polisi. Bahkan pos polisi di dekat Kedutaan Besar Indonesia di Mesir sudah dihancurkan oleh para pengunjuk rasa, ujarnya.

Menurut data Kementerian Luar Negeri RI, warga negara Indonesia yang berada di Mesir tercatat sebanyak 6.149 orang, yang terdiri dari 4.297 mahasiswa, 1.002 tenaga kerja, staf KBRI serta keluarganya.

Ratusan Ribu Demonstran Anti-Mubarak di Iskandariyah

(ANTARA News) - Ratusan ribu pengunjuk rasa berpawai di Iskandariyah, kota kedua Mesir, pada Selasa untuk menuntut turun Presiden Hosni Mubarak berhenti.

Kerumunan besar pengunjuk rasa berkumpul dalam suasana riang di depan masjid Qaed Ibrahim di dekat stasiun El-Raml di pelabuhan Mediterania sebelum berpawai, kata saksi.

Penyelenggara unjuk rasa menentang kekuasaan tiga dasa warsa Mubarak  dan merencanakan "pawai sejuta orang" di Iskandariyah. Pihak berwenang telah membatalkan semua layanan kereta api dalam upaya menghalangi pawai serupa di Kairo pada Selasa.

Unjuk rasa Iskandariyah itu terjadi bersamaan dengan ratusan ribu orang yang berkumpul di alun-alun Tahrir Kairo, semua menuntut Mubarak mundur.

Banyak pengunjuk rasa melambaikan bendera Mesir, termasuk satu bertuliskan "Keluar kau sampah, pergi bersama Zine El Abidine", mengacu pada orang kuat Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, yang dipaksa ke pengasingan oleh unjuk rasa rakyat pada bulan lalu.

Israel Uring-uringan Mengkambinghitamkan Obama

(ANTARA News/Reuters) - Jika Presiden Mesir Hosni Mubarak tanggal dari kekuasaannya, maka Israel akan kehilangan salah satu dari sedikit kawannya di kawasan yang memusuhinya dan Presiden AS Barack Obama akan dianggap sebagai biang keladi dari semua itu, demikian sejumlah tokoh di Israel, Selasa.

Para pengamat politik mengekspresikan keterkejutannya atas bagaimanan AS dan juga sekutu utamanya Uni Eropa,  mencampakkan sekutu strategis mereka selama tiga dekade terakhir, hanya demi berkompromi dengan keyakinan ideologis yang tengah mereka yakin benar.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memerintahkan para menterinya untuk tidak mengomentari keadaan di Mesir agar tidak menyulut sentimen anti Israel di negeri piramid itu.

Tapi Presiden Israel Shimon Peres jelas bukan bawahan Netanyahu sehingga dia bebas berkata apa saja.

"Kita selalu dan akan selalu menghormati sekali Presiden Mubarak," katanya.

Peres menambahkan, "Saya tidak menyebut segala apa yang dilakukannya baik, namun dia melakukan sesuatu yang membuat kita semua harus berterimakasih kepadanya, (yaitu) menciptakan perdamaian di Timur Tengah."

Para kolumnis suratkabar Israel bahkan lebih terang-terangan.

Aviad Pohoryles dari harian Maariv menyampaikan kritik dalam artikelnya berjudul "A Bullet in the Back from Uncle Sam" (Tikaman dari Paman Sam).

Pohoryles menuduh Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menerapkan diplomasi yang naif, tinggi hati, dan picik yang tak mengindahkan risiko-risiko yang bakal timbul.

"Siapa sih yang menasihati mereka (para demonstran Mesir) untuk menyulut gerombolan marah di jalan-jalan Mesir dan menuntut kepala dari orang yang lima menit lalu adalah sekutu utama presiden (Obama)...seseorang yang hampir menjadi satu-satunya paling waras di Timur Tengah?"

Pohoryles melanjutkan, "Diplomasi benar secara politik yang dianut para presiden Amerika selama bergenerasi-generasi...benar-benar naif."

Tentu saja yang disasar Pohoryles adalah Presiden Barack Obama.

Hari Minggu lalu, Obama menyerukan sebuah transisi demokrasi yang tertib di Mesir dan permintaan kepada Mubarak untuk mundur. Namun itu semua hanya mengisyaratkan hari-hari terakhir Mubarak semakin dekat.

Netanyahu telah menginstruksikan para duta besar Israel di sejumlah ibukota-ibukota negara kunci di dunia untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah setempat bahwa stabilitas di Mesir itu penting, kata sejumlah sumber.

Mesir yang adalah tetangga paling kuat Israel, adalah negara Arab pertama yang menyepakati perdamaian dengan Israel pada 1979.

Presiden Mesir Anwar Sadat, yang menandatangani perjanjian damai itu, dibunuh dua tahun kemudian oleh seorang Mesir fanatik.

13 tahun kemudian Raja Hussein dari Yordania menyepakati perdamaian dengan Israel. Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, yang setahun kemudian pada 1995 dibunuh oleh seorang Israel fanatik.

Sejak itu tidak pernah ada lagi perjanjian damai yang disepakati Israel dengan negara-negara Arab lainnya.

Lebanon dan Suriah secara teknis masih terlibat perang dengan Israel. Sementara rezim-rezim konservatif di Teluk Arab gagal memajukan ide-ide perdamaian mereka.

Di sisi lain, Iran yang bermusuhan dengan Israel, dengan cepat meningkat pengaruhnya dalam konflik Timur Tengah.

"Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menilai Obama mampu atau tidak?" kata seorang pejabat Israel yang menolak menyebutkan namanya.

"Untuk sementara dia tidak terlihat mampu. Itu adalah pertanyaan yang menggelayuti kawasan ini, bukan hanya Israel."

Menulis di suratkabar Haaretz, Ari Shavit mengatakan Obama telah mengkhianati "seorang presiden Mesir yang moderat yang tetap loyal kepada Amerika Serikat dan telah memajukan stabilitas dan menguatkan pelembutan".

Israel meratap, demi memenangkan opini Arab. Obama telah mempertaruhkan status Amerika sebagai negara adidaya dan sekutu yang bisa dipercaya.

"Di seluruh pelosok Asia, Afrika dan Amerika Selatan, para pemimpin kini mencermati apa yang akan terjadi antara Washington dan Cairo. Semua orang mengirim pesan: "Kata-kata Amerika tak lagi berarti ... Amerika telah kehilangan kata," ratap Ari Shavit, mengekspresikan kekesalan kebanyakan orang Israel terhadap sikap Obama terhadap Mubarak.

Heboh Afsel Politisi Pesta 'Suhsi Bikini'

(ANTARA News)- Kelakuan politisi kadang aneh-aneh. Di Afrika Selatan, entah demi apa, seorang politisi konon ambil bagian dalam sebuah pesta yang menyajikan suhsi di atas tubuh model yang hanya berbikini.

Sebuah surat kabar Johannesburg, Senin (31/1) melaporkan bahwa seorang anggota Partai Kongres Nasional Afrika (ANC), yang kini sedang berkuasa di Afsel, turut ambil bagian dalam sebuah pesta yang menyajikan makanan khas Jepang itu yang bisa disantap di atas badan seorang model seksi.

Aksi itu tak urung membuat pejabat partai berang. Menanggapi hal itu Gwede Mantashe, sekretaris jenderal Partai Kongres Nasional Afrika (ANC), langsung mengumumkan fatwa bahwa menyantap suhsi di atas tubuh model berbikini adalah salah secara politis.

"Tindakan seperti itu adalah anti-ANC dan antirevolusi. Tindakan seperti itu mencemarkan, tidak sensitif, dan melecehkan integritas seseorang," tulis Mantashe dalam pernyataanya seperti dikutip Telegraph.

"ANC bukan sebuah ajang klub malam atau pesta, ini adalah gerakan revolusi," tegas Mantashe.