Brasil, Argentina, Uruguay Akui Negara Palestina

Buenos Aires (ANTARA News) - Argentina dan Uruguay pada Senin menyatakan bergabung dengan Brasil dalam mengakui negara Palestina merdeka, mendapatkan pujian dari pejabat Palestina, tapi teguran tajam segera dari Israel.

Israel menyebut pengumuman Buenos Aires tersebut patut disesalkan dan menyatakan itu bertentangan dengan perjanjian Israel-Palestina bahwa negara seperti itu hanya dapat diakui dengan persetujuan Israel.

Tanggapan itu dikeluarkan Israel setelah Brasil memulai gerakan Amerika Selatan tersebut pada Jumat dengan mengatakan mengakui negara Palestina berdasarkan atas perbatasan 1967, sebelum Perang Enam Hari, saat Israel merebut Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam kunjungan ke Turki, menyatakan bangga atas keputusan Buenos Aires itu, kata pernyataan resmi.

Menteri luar negeri-nya, Riad Malki, kepada kantor berita Prancis AFP menyatakan rakyat Palestina memperkirakan Paraguay dan negara lain Amerika Latin membuat keputusan sama.

"Pemerintah Argentina mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan mandiri dalam perbatasan rumusan 1967," kata Menteri Luar Negeri Argentina Hector Timerman, membaca surat kiriman Presiden Cristina Kirchner kepada Abbas.

Timerman menyatakan langkah tersebut mencerminkan kesepakatan umum di kalangan anggota Mercosur, kelompok perdagangan Amerika Selatan.

Uruguay kemudian segera mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada tahun depan.

"Uruguay pasti akan mengikuti jalan sama seperti Argentina pada 2011," kata wakil menteri luar negeri Roberto Conde kepada AFP, "Kami bekerja untuk membuka perwakilan diplomatik di Palestina, kemungkinan besar di Ramallah."

Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay membentuk Mercosur. keanggotaan Venezuela segera menyusul.

Keputusan mengakui negara Palestina berasal dari hasrat mendalam melihat kemajuan pasti dalam perundingan menuju perdamaian adil dan abadi di Timur Tengah, kata Timerman.

Namun, juru bicara kementerian luar negeri Israel Yigal Palmor mengatakan, "Keputusan itu patut disesalkan, karena tidak akan membantu sama sekali untuk mengubah keadaan antara Israel dan Palestina."

Israel menangapi dengan "sedih dan kecewa" pernyataan Brasil atas masalah itu, dengan menyatakannya melanggar perjanjian 1995-nya dengan Pemerintah Palestina bahwa setiap negara Palestina seharusnya hanya muncul melalui perundingan bersama.

Negara Barat sepakat bahwa setiap rumusan negara Palestina memerlukan persetujuan Israel. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, secara taat asas melindungi kedudukan Israel di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang berusaha menengahi masalah Israel-Palestina itu, membuat pengumuman beberapa saat sebelum dijadwalkan mundur pada 1 Januari tahun depan.

Kepercayaannya dan mantan kepala kabinet, Dilma Rousseff, terpilih untuk mengambil alih kendali kekuasaan. Ia berjanji melanjutkan kebijakannya.

Brasil, Argentina dan Uruguay membuat pengumuman itu saat pembicaraan perdamaian antara Israel dengan Palestina di ambang keruntuhan setelah larangan sementara pemukiman Yahudi di Tepi Barat berahir.

Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman pada Senin menyatakan tidak melihat alasan apa pun untuk memperpanjang pembekuan pemukiman tersebut.

Abbas menyatakan Palestina tidak akan kembali ke perundingan jika Israel terus membangun di tanah bakal negara Palestina.

Ia berulang kali menyatakan akan mencari pilihan lain jika perundingan perdamaian gagal, termasuk meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui negara Palestina berdasarkan atas perbatasan 1967.

Sejumlah 104 negara mengakui negara Palestina, kata duta diplomatik Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Negara lain Amerika Latin telah mengambil langkah itu adalah Kostarika, Kuba, Nikaragua, dan Venezuela.

Secara keseluruhan, 150 negara memiliki beberapa bentuk hubungan diplomatik dengan Palestina, kata duta itu, yang memiliki kedudukan pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan berharap duta Palestina itu menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2011, bersama negara lain.