(ANTARA News) - Militer Mesir menyatakan bahwa tuntutan rakyat Mesir "sah" dan mereka berjanji tidak akan menumpas protes massal anti-pemerintah yang dijadwalkan berlangsung Selasa.

"Bagi bangsa besar Mesir, angkatan bersenjata anda, yang mengakui hak-hak sah rakyat... tidak menggunakan dan tidak akan menggunakan kekerasan terhadap rakyat Mesir," kata militer dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara militer yang dikutip televisi pemerintah Mesir dan kantor berita resmi MENA menambahkan, kebebasan berpendapat yang damai dijamin bagi semuanya.

"Kebebasan berpendapat dengan cara-cara damai merupakan hak setiap orang. Angkatan bersenjata menyadari dan mengakui tuntutan sah rakyat yang terhormat," katanya.

"Keberadaan angkatan bersenjata di jalan adalah untuk kebaikan anda dan demi keselamatan dan keamanan anda, dan mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap bangsa besar ini," katanya.

Analis politik Diaa Rashwan mengatakan kepada AFP, "Ini berarti militer kini memegang kendali."

Senin, hari ketujuh protes, demonstran memadati pusat kota Kairo untuk menolak pemerintah yang dibentuk Mubarak dalam tantangan terbesar atas kekuasaannya selama tiga dasawarsa.

Penyelenggara mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu dan berjanji mengadakan "pawai sejuta orang" di ibukota Mesir itu pada Selasa, dan di kota kedua Iskandariyah, setelah sepekan pergolakan yang menewaskan sedikitnya 125 orang dan melukai ribuan lain.

Minggu, sejumlah helikopter dan jet tempur angkatan udara Mesir terbang rendah di Kairo, sementara truk-truk pasukan tambahan terlihat di lapangan pusat dimana pemrotes menuntut diakhirinya kekuasaan Mubarak.

Itu merupakan unjuk kekuatan militer terakhir Minggu dalam upaya yang tampaknya untuk mendesak pemrotes kembali ke rumah mereka sebelum berlakunya jam malam.

Tank-tank ditempatkan di lapangan tersebut sejak Jumat ketika pasukan militer dikirim ke jalan untuk melakukan pengamanan setelah demonstrasi dan kerusuhan anti-pemerintah selama beberapa hari.

Para aktivis muda pro-demokrasi Mesir yang menuntut pelengseran Mubarak diilhami oleh pemberontakan yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali pada bulan ini.

Ben Ali meninggalkan negaranya pertengahan Januari setelah berkuasa 23 tahun di tengah tuntutan yang meningkat agar ia mengundurkan diri meski ia telah menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014. Ia dikabarkan berada di Arab Saudi.

Ia dan istrinya serta anggota-anggota lain keluarganya kini menjadi buronan dan Tunisia telah meminta bantuan Interpol untuk menangkap mereka.