Moskow (Fokus/ANTARA News/AFP) - Rusia mengingatkan negara-negara Barat bahwa sanksi baru terhadap Iran terkait program nuklir negara itu akan dilihat masyarakat dunia sebagai tawaran untuk mengubah rezim republik Islam.

Moskow mengatakan, Rusia sangat tidak setuju dengan pendekatan Barat pada sekutu regional mereka yang lain, Suriah, dan akan menggunakan posisinya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mencegah campur tangan militer asing dalam krisis di kedua negara itu.

"Sanksi tambahan untuk Iran, tak diragukan lagi, akan ditangkap oleh komunitas nasional sebagai usaha untuk mengubah rezim di Iran," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Gennady Gatilov, seperti dikutip Intefax.

Komentar Gannady Gatilov tersebut keluar saat pemerintah negara-negara Eropa hendak melakukan persetujuan atas embargo minyak Iran yang akan memberi waktu perusahaan-perusahaan enam bulan guna menghapuskan kontrak dengan Teheran, setahap demi setahap.

Rusia telah mendukung empat kali putaran sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap mitra dagang terdekatnya itu, dan minggu ini menyatakan "menyesal dan khawatir" atas keputusan Teheran untuk memulai pengayaan uranium di pabrik nuklir yang baru.

Namun, Rusia telah mendesak menahan diri dalam peningkatan saat ini dan masih mengusahakan sebuah rencana perdamaian sebagai hadiah untuk iran atas kerja samanya dengan negara asing secara bertahap guna meredakan sanksi yang ada.

Gatilov berpendapat bahwa melumpuhkan hukuman hanya akan mengobarkan konflik dan mengisyaratkan kesediaan Moskow untuk memveto setiap upaya seperti itu di masa yang akan datangdi Dewan Keamanan.

"Adopsi oleh negara-negara Barat mengenai langkah-langkah sepihak yang di luar kerangka keputusan Dewan Keamanan PBB memiliki dampak negatif pada rakyat Iran dan ekonominya," kata diplomat Rusia itu.

"Batas tindakan ini merongrong upaya-upaya masyarakat internasional memecahkan masalah nuklir Iran," katanya.

Krisis kembar telah menyoroti masalah yang telah dihadapi Barat dari Moskow, meskipun "ungkapan penyesalan" dalam hubungan diumumkan hampir tiga tahun yang lalu oleh Washington.

Krisis Suriah telah melihat Rusia yang menuduh Barat mengatur standar ganda dengan menutup mata atas kekerasan yang dilakukan oleh lawan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Gatilov pada Jumat sekali lagi secara tegas menolak perubahan resolusi DK PBB pada tindakan keras 10-bulan yang digencarkan oleh negara-negara Barat.

"Sayangnya, pendekatan Barat berbeda secara radikal dari cara kita," kata Gatilov.

Ia menimpali, "Menilai dari isi perubahan yang diusulkan mereka, tujuan mereka adalah jelas ditujukan untuk menghilangkan rezim as-Assad di Damaskus."

Rusia dan China memveto resolusi Eropa atas Suriah, Oktober, tetapi Moskow mengejutkan Dewan Keamanan dua bulan kemudian dengan mengusulkan resolusinya sendiri yang mengutuk kekerasan baik oleh pemerintah maupun oposisi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, pekan ini menuduh Rusia menolak untuk bernegosiasi soal perubahan rancangan yang juga akan menguntungkan Barat.

Diplomat Rusia mengatakan, Moskow akan mengadakan putaran baru konsultasi mengenai rancangan beberapa hari mendatang .

Tapi, ia juga menambahkan bahwa Rusia sepenuhnya percaya bahwa misi yang sebenarnya sangat penuh kritikan sedang Dilakukan di Suriah oleh pengamat Liga Arab.

"Kami merasa kehadiran mereka adalah sebuah faktor penyeimbang di Suriah yang mendorong peluang penyelesaian damai," katanya.