Nyapyidaw (Fokus/ANTARA News) - Menteri luar negeri Prancis mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Myanmar pada Senin dalam kunjungannya untuk melihat perubahan negeri itu saat Barat menimbang kemungkinan pelonggaran hukuman.

Pemerintah Myanmar, yang mengambil alih kekuasaan pada tahun lalu, mengejutkan bahkan pengecamnya dengan serangkaian gerakan perubahan, termasuk berunding dengan pemimpin lawan Aung San Suu Kyi, yang dibebaskan dari tahanan rumah pada akhir 2010, lapor AFP.

"Sebagai bagian dari masyarakat antarbangsa, kami mengamati dengan penuh perhatian tanda baik, yang diberikan Presiden Thein Sein," kata Menteri Luar Negeri Prancis Menteri Alain Juppe pada Minggu setelah pembicaraan dengan Suu Kyi.

"Kami -Prancis dan Eropa Bersatu- akan menanggapi secara baik dan nyata gerakan berarti itu," katanya.

Ia tidak merinci, tapi masalah utama adalah kemungkinan pengurangan hukuman, yang dikenakan kepada negara itu oleh Amerika Serikat dan Eropa Bersatu sejak akhir 1990-an.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Thein Sein di ibukota Naypyidaw, menteri Prancis itu diperkirakan menekan pemerintah untuk memastikan pemilihan anggota parlemen pada 1 April "bebas dan adil", setelah pemilihan umum pada November 2010 diwarnai keluhan penipuan.

Juppe adalah diplomat tertinggi Prancis mengunjungi negara juga dikenal sebagai Birma itu, yang dikecam Barat untuk catatan hak asasi manusianya dan diperintah langsung oleh tentara hampir lima dasawarsa hingga tahun lalu.

Ia juga dijadwalkan bertemu dengan rekannya, Maung Lwin Wunna, dan pejabat tinggi lain selama sehari pembicaraan tertutup.

Kunjungannya bertepatan dengan perjalanan Mitch McConnell, anggota penting partai Republik di Senat Amerika Serikat dan kekuatan di balik hukuman terhadap Myanmar, mencari bukti.

Negara lama terkucil itu kini menyambut tidak hanya pendukung keterlibatan, tapi juga pengecam, yang diperlukan untuk setiap pencabutan hukuman.

Dalam langkah dipuji Barat, Myanmar pada Jumat membebaskan sekitar 300 tahanan politik, termasuk beberapa tokoh pembangkang, sehari setelah menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama suku kecil bersenjata.

"Kami harap perkembangan baru itu akan memperkuat demokratisasi dan rujuk bangsa," kata Suu Kyi setelah pembicaraan dengan Juppe.

Pembebasan tahanan pada Jumat adalah yang terpenting dilakukan pemerintah baru, yang berisi mantan jenderal, termasuk Thein Sein.

Ampunan seperti itu sejak lama dituntut Barat dan dipuji masyarakat antarbangsa. Prancis menyebutnya "langkah penting" dan Amerika Serikat menyatakan akan mengembalikan hubungan diplomatik tingkat tertinggi.

Tidak jelas jumlah tahanan politik di negara itu, namun beberapa pegiat memperkirakan sekitar 1.000 orang.

Juppe adalah menteri luar negeri pertama Perancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu, yang merdeka dari Inggris pada 1948, dan menteri pertama Prancis mengunjunginya sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.

Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Ngegeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari.

Hillary pada Sabtu menyatakan Washington bertekad bersama Myanmar melakukan perubahan, dengan menambahkan bahwa perubahan baru akan mendapatkan imbalan dari negaranya.

Ia berbicara kepada Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin dan San Suu Kyi pada Sabtu, sehari sesudah Amerika Serikat mengatakan akan memulihkan hubungan diplomatik dengan negara itu.