Yangon (Fokus/ANTARA News/AFP) - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, Rabu, mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan sela guna memperebutkan kursi parlemen pada 1 April, dalam tanda terbaru perubahan di negara yang didominasi militer itu.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tersebut, yang dibebaskan dari tahanan rumah pada akhir tahun 2010, menyerahkan formulir pendaftaran ke komisi pemilu untuk mewakili konstituensi di dekat kota utama Yangon, menurut juru foto AFP.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang berumur 66 tahun, telah mendapat persetujuan untuk kembali ke arena politik resmi, menghadapi latar belakang tunas reformasi di bawah pemerintah negara nominal sipil.

NLD dicopot dari status hukumnya sebagai partai politik pada tahun 2010, setelah Suu Kyi memilih untuk memboikot pemilihan umum nasional, yang kontroversial dan diadakan pada November tahun itu, dan mengatakan aturan itu tidak adil.

Pemungutan suara 2010, saat sekutu militer mengklaim suatu kemenangan yang luar biasa, itu dirusak oleh keluhan-keluhan kecurangan dan dikritik oleh negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi-sanksi kepada rezim.

Seperempat kursi parlemen diambil oleh perwira-perwira militer yang tidak memilih, sedangkan para pejabat sementara Uni Solidaritas dan Pembangunan Partai (USDP), yang dikemas dengan mantan orang militer, mengendalikansekitar 80 persen dari sisanya.

Suu Kyi dibebaskan beberapa hari setelah pemilu 2010, sesudah menghabiskan selama dua dekade terakhir dalam tahanan.

Sejak berkuasa Maret, pemerintah yang didukung militer baru didominasi oleh mantan jenderal telah membuat serangkaian langkah reformis jelas sebagai upaya untuk menjangkau lawan politik dan Barat.

Ini termasuk pembebasan ratusan tahanan politik, mengadakan dialog dengan oposisi, menangguhkan pembangunan bendungan mega-populer dan mengejar kesepakatan damai dengan pemberontak bersenjata etnis minoritas.

NLD memenangkan pemilu pada tahun 1990 dengan kemenangan besar, sementara Suu Kyi tetap dalam tahanan rumah, namun para jenderal yang berkuasa tidak pernah mengizinkan partai pemenang itu untuk mengambil alih kekuasaan.

Sebanyak 48 kursi diperebutkan dalam pemilihan April - tidak cukup untuk mengancam mayoritas yang dikuasai oleh partai yang berkuasa.

Pemilu itu untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh mereka yang terpilih dalam pemilu 2010, yang kemudian menjadi menteri dan wakil menteri dalam pemerintahan.