Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat akan menentukan sikap setelah  pemerintah baru Palestina terbentuk. AS akan menentukan kebijakan pemberian bantuan setelah  HAMAS menandatangani kesepakatan dengan  Fatah.

"Pemerintah Palestina saat ini tetap berfungsi .Dengan begitu bantuan kami bisa berlanjut," kata Direktur Perencana Kebijakan Departemen Luar Negeri Jacob Sullivan kepada wartawan.

Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal akan bertemu pekan depan di Kairo dengan Presiden Pemerintah Otonomi Palestina dan pemimpin Fatah Mahmoud Abbas untuk menandatangani kesepakatan persatuan, kata seorang pejabat Fatah, Jumat.

Hal itu merupakan pertama kalinya kedua pejabat itu bertemu sejak HAMAS merebut kekuasaan di Jalur Gaza pada Juni 2007. HAMAS, yang dicap sebagai organisasi teroris oleh AS,  mendepak Fatah dari Gaza setelah satu pekan pertempuran.

Sullivan menekankan bahwa setiap pemerintah baru Palestina harus menerima prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Kuartet Diplomatik --yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia-- tentang t peta jalan perdamaian.

Tiga prinsip itu adalah: mencela kekerasan, menerima kesepakatan masa lalu, dan mengakui keberadaan Israel, katanya.

Kesepakatan tersebut, yang diumumkan di Kairo pada Rabu, membuat Fatah, yang sekuler dan mendominasi Pemerintah Otonomi Palestina, dan HAMAS sepakat untuk membentuk pemerintah peralihan sebelum pemungutan suara dalam waktu satu tahun.

"Kami mendukung perujukan Palestina dengan syarat itu memajukan masalah perdamaian," kata Sullivan.