Amnesty International Tuduh Suriah Lakukan Kejahatan Terhadap Manusia

Bendera Suriah

London (ANTARA News/AFP) - Amnesty International, Rabu, menuduh pemerintah Suriah melakukan kejahatan terhadap manusia selama penindasan mematikannya terhadap protes pro-demokrasi di satu kota kecil perbatasan.

Kelompok hak asasi manusia yang berpusat di London tersebut mendesak PBB agar melakukan tindakan sehubungan dengan serangan oleh pasukan keamanan dan militer di Tall Kalakh pada Mei, di tengah protes yang telah melanda negeri itu terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Di dalam satu laporan, Amnesty Internationalmelontarkan tuduhan mengenai penyiksaan, kematian di dalam penjara, dan penahanan secara sewenang-wenang selama pembersihan keamanan yang berlangsung selama beberapa hari di kota kecil di dekat perbatasan dengan Lebanon tersebut.

"Keterangan yang telah kami dengar dari saksi mata mengenai peristiwa di Tall Kalakh memberi gambaran yang sangat mengganggu tentang penyalah-gunaan kekuasaan secara terarah dan sistematis guna memadamkan ketidak-puasan," kata Philip Luther, Wakil Direktur Urusan Afrika Utara dan Timur Tengah diAmnesty International.

Pasukan keamanan dan militer memasuki kota kecil itu pada 14 Mei, setelah protes anti-pemerintah, kata laporan itu sebagaimana dilaporkan AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta. Laporan tersebut dilandasi atas wawancara dengan lebih dari 50 orang yang diajak bicara oleh Amnesty International melalui telepon dan di Lebanon.

Kelompok hak asasi manusia itu belum diperkenankan memasuki Suriah.

banyak warga laki-laki dikumpulkan dan sebagian besar dari mereka yang ditahan telah disiksa. Sedikitnya sembilan orang tewas di dalam tahanan, demikian perhitungan yang diberikan oleh Amnesty International.

"Amnesty International menganggap kejahatan yang dilakukan di Tall Kalakh adalah kejahatan terhadap manusia," demikian antara lain isi pernyataan kelompok tersebut.

Luther mengatakan, "Sebagian besar kejahatan yang digambarkan di dalam laporan ini akan termasuk di dalam jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Tapi Dewan Keamanan PBB mula-mula harus merujuk situasi di Suriah ke jaksa penuntut umum di pengadilan itu."

Protes anti-pemerintah terhadap kekuasaan Bashar meletus pada pertengahan Maret. Aksi tersebut diilhami oleh revolusi di negara lain di dunia Arab.

Pemrotes telah membangkang terhadap penindasan mematikan oleh pemerintah guna memadamkan demonstrasi di banyak bagian negeri itu. Kelompok hak asasi manusia menyatakan lebih dari 1.300 warga sipil telah tewas sejak protes meletus.

Sementara itu tank Suriah, Selasa (5/7), mengepung kota Hama, kata penduduk dan aktivis. Pemerintah mengancam akan melancarkan serangan berskala luas di kota itu, setelah protes besar terhadap pemerintah Bashar al Assad.

Editor by Fatryani Auly