Jakarta (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Kerajaan Kamboja, Hun Sen, menyatakan bahwa pihaknya maupun Kerajaan Thailand menerima rekomendasi yang diajukan oleh Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna menyelesaikan masalah sengketa perbatasan di antara kedua negara itu.

Namun, dalam konperensi pers di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Balai Sidang, Jakarta, Minggu, Hun Sen tidak menyebutkan rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan antara Thailand-Kamboja yang difasilitasi oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada Minggu pagi itu.

"Rekomendasi ini sudah diterima oleh Thailand dan Kamboja," ujarnya.

Menurut Hun Sen, Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja dan Menlu Thailand akan memperpanjang waktu tinggal selama satu hari di Indonesia setelah pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN berakhir pada Minggu 8 Mei 2011 guna membicarakan lebih lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu pagi menerima PM Kerajaan Thailand, Abhisit Vejjajiva, dan PM Hun Sen sebagai tamu negara dan mempertemukan keduanya dalam sebuah pertemuan tiga pihak guna membahas masalah sengketa perbatasan di antara kedua negara.

Pertemuan tiga pihak itu dilakukan sebelum pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN hari kedua di Jakarta. Pertemuan dilaksanakan di Board Room nomor 6 Balai Sidang Jakarta.

Ketiga pemimpin negara itu duduk saling berhadapan dalam formasi segi tiga. Presiden berada di satu posisi, sehingga Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva berada di sisi kirinya dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berada di sisi kanan.

Dalam konperensi pers kepada media massa peliput KTT ke-18 ASEAN, Hun Sen menyebutkan pertemuan tersebut bukanlah sebuah diskusi dua pihak antara Thailand dan Kamboja karena melibatkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN.

Hun Sen menegaskan keinginan Kamboja, agar segala pembicaraan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di candi Preah Vihear yang terletak di ketinggian 525 meter dengan jalan turun berada di wilayah Kamboja, dan sebagian lainnya di wilayah Thailand itu harus melibatkan peran Indonesia dan ASEAN.

Apalagi, menurut dia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah memutuskan agar masalah perbatasan kedua negara tetangga itu harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum ASEAN sebelum dibawa ke PBB.

Hun Sen juga menyatakan, setelah Thailand menandatangani kerangka acuan yang diajukan Indonesia untuk penempatan pengamat, maka Kamboja kapan pun siap untuk memulai pembicaraan dengan Thailand melalui suatu komite perbatasan.

"Setelah Thailand menandatangani kerangka acuan itu, kita bisa mulai pertemuan segera satu hari atau satu jam setelah itu," ujarnya.

Namun, Hun Sen juga menegaskan, posisi Kamboja yang tidak bisa menerima permintaan penarikan pasukan maupun orang-orang Kamboja dari wilayah Kamboja sendiri.

Meski demikian, ia juga menegaskan, posisi Kamboja yang tidak ingin memperpanjang konflik bersenjata dan berkehendak segera mencari solusi damai.

Hun Sen mengakui, atmosfer pertemuan antara Thailand dan Kamboja yang difasilitasi oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN sangat baik, dan berharap tersedia solusi damai yang bisa segera diwujudkan.

"Untuk itu saya menyatakan terima kasih kepada ASEAN, dan khususnya Indonesia untuk proaktif dalam masalah ini," demikian Hun Sen.