Brussels (ANTARA News) - Embargo senjata dan sanksi terhadap 13 pejabat Suriah yang dipandang bertanggung jawab atas penindasan rejim tersebut terhadap pemrotes secara resmi disahkan dan diberlakukan mulai Selasa, kata seorang pejabat Uni Eropa (UE), Senin (9/5).

"Dewan (UE) telah mensahkan satu peraturan dan satu keputusan yang menetapkan embargo terhadap ekspor ke Suriah berupa senjata dan peralatan yang dapat digunakan untuk penindasan di dalam negeri, serta larangan visa dan pembekuan aset," kata pejabat itu di dalam satu pernyataan.

Larangan pemberian visa dan pembekuan aset ditujukan kepada 13 pejabat dan rekan rejim Suriah yang diidentifikasi bertanggung jawab atas penindasan terhadap penduduk sipil di Suriah, tambahnya.

Pernyataan tersebut mengatakan tindakan terbatas itu direncanakan disiarkan di Official Journal Uni Eropa, Selasa, yang berarti itu lah saat tindakan tersebut berlaku.


Bubarkan Demo

Sementara itu, pasukan keamanan Suriah dilaporkan membubarkan demonstrasi kecil prodemokrasi di pusat kota Damaskus, ibu kota Suriah, Senin.

Mereka menangkap seorang penulis oposisi dan beberapa mahasiswa, kata kelompok Pengamat Suriah Urusan Hak Asasi Manusia.

Seorang penulis yang telah menyerukan pembaruan politik di Suriah, Ammar Mashour termasuk di antara 150 orang yang berkumpul di Lapangan Arnous di Damasksus untuk mengikuti pertemuan terbuka malam hari.

Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan tujuan menuntut pencabutan pengepungan oleh militer terhadap berbagai kota besar Suriah yang telah membangkang terhadap kekuasaan Presiden Bashara Al-Assad, kata kelompok hak asasi itu di dalam satu pernyataan.

Pada Ahad (8/5), ratusan orang Suriah melancarkan aksi duduk guna memprotes campur tangan AS pada urusan dalam negeri Suriah, demikian laporan kantor berita resmi negeri itu, SANA.

Pemrotes meneriakkan slogan guna menolak "kebijakan standar ganda" AS dan mengatakan campur tangan AS hanya akan "memperkuat persatuan rakyat Suriah", kata SANA.

Pemerintah AS memberlakukan sanksi atas tiga pejabat senior Suriah dan dinas intelijen Suriah sehubungan dengan apa yang dikatakannya penindasan terhadap protes.

Suriah sudah menghadapi sanksi AS dan negara itu telah dimasukkan ke dalam "negara penaja terorisme" oleh Departemen Luar Negeri AS, tapi sanksi baru diperluas jadi hukuman terhadap perorangan, demikian AFP dan Reuters melaporkan.