Washington (ANTARA News/Reuters/AFP) - Amerika Serikat Kamis berusaha meningkatkan tekanan kepada pemerintah Libya dengan menjatuhkan sanksi keuangan terhadap tiga perusahaan milik pemerintah Muamar Gaddafi.

Dalia Advisory Ltd yang bermarkas di London, perusahaan penyiaran pemerintah Libya, dan Lafico Algeria Holdings, cabang dari Perusahaan Investasi Asing Arab Libya yang berkantor di Aljazair, telah ditambahkan ke daftar hitam sanksi AS.

Dalia adalah milik Otoritas Investasi Libya (LIA), yang didirikan pada 2006 untuk mengurus hasil minyak negara itu. Pada pertengahan Maret, LIA dan Perusahaan Investasi Asing Arab Libya (LAFIC) telah diberi sanksi oleh AS.

Departemen keuangan AS mendaftar Perusahaan Penyiaran Jamahiriya Libya berdasarkan rezim sanksinya yang ada terhadap pemerintah Libya, yang merintangi setiap properti dan asetnya di AS dan melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka.

Libyan Jamahiriya Broadcasting menyiarkan berita di beberapa saluran di Libya dan melalui satelit ke seluruh Timur Tengah, dan mengoperasikan laman Internet berita dalam bahasa Arab, Inggris dan Prancis.

Perusahaan-perusahaan itu didaftar berdasarkan Perintah Eksekutif 13566 pemerintah AS, yang menetapkan sanksi terhadap semua properti dan kepentingan pemerintah Libya dan badan-badannya, apakah secara khusus dikenali atau tidak oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Depkeu AS.

Tidak jelas mengapa lembaga siaran itu ditunjuk secara khusus ke daftar tersebut, Kamis.

"PBB dan negara di sekeliling dunia membekukan aset pemerintah Libya untuk mencegah rezim Gaddafi mensponsori lagi pertumpahan darah," kata pejabat departemen keuangan AS Adam Szubin dalam satu pernyataan.

"Identifikasi hari ini menyebut badan-badan tambahan rezim Gaddafi, semua aset mereka akan dibekukan," katanya.

Sejak pertengahan Februari, setelah dimulainya pemberontakan massa terhadap pemerintah Gaddafi, Washington telah menetapkan sanksi terhadap keluarga serta sejumlah pembantu penting dan pejabat senior Gaddafi.

Depkeu telah membekukan lebih dari 34 miliar dolar aset pemerintah Libya sejauh ini. Menlu AS Hillary Clinton mengatakan Washington akan berusaha untuk membuka sejumlah dari dana yang dibekukan itu untuk membantu gerakan pemberontak.