Jakarta (ANTARA News) - Permohonan Myanmar untuk menjadi ketua perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 2014 masih dipertimbangkan oleh pimpinan negara-negara ASEAN.

Dalam pernyataan Ketua ASEAN yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu, sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Indonesia pada 7-8 Mei 2011 disebutkan bahwa pertimbangan terhadap proposal Myanmar itu akan diputuskan berdasarkan penilaian terhadap komitmen negara tersebut dalam menjalankan prinsip-prinsip ASEAN.

Dalam pernyataan Ketua ASEAN itu juga disampaikan dukungan negara-negara ASEAN terhadap kemajuan yang stabil dalam perkembangan politik di Myanmar pasca pelaksanaan pemilihan umum pertama di negara tersebut sejak 20 tahun terakhir.

ASEAN juga mengapresiasi pembentukan parlemen baru Maynmar yang selaras dengan tujuh langkah dalam peta jalan Myanmar menuju demokrasi.

Myanmar baru-baru ini mengusulkan untuk menjadi ketua ASEAN tahun 2014 menggantikan gilirannya menjadi ketua ASEAN pada 2005 yang diberikan kepada Malaysia karena waktu itu Myanmar dinilai belum cukup siap.

Sesuai urutan, Myanmar seharusnya menjadi ketua ASEAN pada 2015, sementara Laos pada 2014. Tetapi pemerintah Myanmar dikabarkan tengah berunding dengan pemerintah Laos untuk bertukar giliran sebagaimana Indonesia dan Brunei pada 2011 dan 2013.

Namun, Kaukus antarparlemen ASEAN untuk Myanmar (AIPMC) menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk menolak permohonan Myanmar itu.

Presiden AIPMC Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa pemilu Myanmar pada Nopember 2010 bukanlah langkah menuju perdamaian dan demokrasi, karena parlemen hasil pemilu tersebut tunduk kepada militer.

"Informasi dari aktivis prodemokrasi Myanmar menyebutkan, militer di Myanmar terus mengendalikan kekuasaan ekstraparlementer secara signifikan dan punya akses langsung pada dana khusus militer," kata Eva.

AIPMC menilai pemerintah Myanmar masih otoriter dan banyak menahan tokoh masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda.

Seruan sama disampaikan aktivis prodemokrasi Myanmar Thwin Linn Aung yang meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan serangan terhadap etnis tertentu dan memulai membangun dialog inklusif demi memastikan kelangsungan transisi menuju demokrasi dan penegakan HAM.